Follow
Penerapan E-Rekap Diyakini Dapat Menekan Kecurangan di Pilkada 2020
Merdeka.com - Direktur Kode Inisiatif, Veri Junaidi meyakini penerapan rekapitulasi elektronik atau E-rekap sebagai metode hitung suara di pemilu kepala daerah 2020, dapat menekan kecurangan. Menurut dia, dengan menggunakan sistem E-rekap, penghitungan bisa lebih cepat dan menutup ruang gerak para pemain suara.
"Kita membayangkan kalo proses itu lama, ruang "bermain" semakin panjang. terus soal kepastian hasil, juga akses data hasil pemilu jauh leih penting," kata Veri di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).
Veri mengamini, jika E-rekap tidak akan 100 persen menghilangkan kecurangan pemilu. Namun sistem ini diharapkan bisa sekurangnya menekan potensi kecurangan.
-
Bagaimana pelipatan surat suara DPRD DKI dilakukan? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana kode etik penyelenggara pemilu diterapkan? Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana cara pengawasan pelipatan surat suara? 'Jadi petugas pelipat suara ini setelah bekerja saat akan pulang akan diperiksa. Mana tau ada yang membawa kertas suara ataupun tinta baik sengaja atau tidak sengaja. Semua sudah sesuai SOP,' kata Kombes Jeki Selasa (9/1).
-
Bagaimana cara pengawas Pemilu memastikan kelancaran pemungutan suara? Pengawas pemilu harus memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di TPS. Ini termasuk memastikan bahwa petugas TPS menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka harus memantau proses pendaftaran pemilih, memberikan bantuan kepada pemilih yang membutuhkan, dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Veri, salah satunya kecurangan yang berhadapan langsung dengan E-rekap adalah jual beli suara. Penggelembungan dan penggembosan suara diyakininya dapat diminimalisir jika proses rekapnya berjalan lebih cepat dengan sistem elektronik.
"Kalau prosesnya cepat, ruangnya semakin sempit. Itu bisa meminimalisir kecurangan ya," yakin dia.
Walau begitu, bila kecurangan tetap terjadi, E-rekap, lanjut Veri, bisa membantu untuk membuktikan terjadinya kecurangan dan mengembalikan suara yang digelembungkan atau digemboskan.
"Jadi paling penting juga memastikan seluruh data atau dokumen hasil pemilunya terbuka kepada seluruh peserta pemilu, itu," kata Veri.
Rencana penggunaan E-rekap mendapat dukungan penuh dari beragam pihak. Meski begitu, KPU mengaku masih mempertimbangkan banyak hal dengan menguji kesiapannya terlebih dulu, sebelum digunakan di Pilkada 2020.
Menurut penelusuran KPU, rekap dengan penggunaan sistem elektronik, belum semua pihak merasa yakin. Utamanya rasa percaya publik pada sistem elektronik yang masih dalam tahap permulaan.
"Jadi ini tantangan masa depan yang mau tidak mau harus kita hadapi dan adopsi, penerapan sistem E-rekap juga harus diselaraskan dengan tingkat kepercayaan masyarakat," jelas Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam kesempatan yang sama.
Reporter: M Radityo Priyasmoro
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak pihak yang menyebut adanya dugaan manipulasi serta kejanggalan dalam aplikasi Sirekap
Baca Selengkapnya
Berikut adalah negara-negara yang sudah melakukan pemilu secara online.
Baca Selengkapnya
Sirekap adalah aplikasi yang digunakan dalam perhitungan suara dalam proses pemilu dan pemilihan umum di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Komisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemilu harus tetap pada demokrasi dan tidak terpengaruh sebab rasa takut terhadap sesuatu.
Baca Selengkapnya
Sirekap yang akan digunakan pada Pilkada 2024 didesain dalam 2 format.
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum Anies-Muhaimin Bambang Widjojanto mengatakan, Sirekap menjadi alat kecurangan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
MK menilai sirekap justru menimbulkan permasalahan dalam Pemilu karena difungsikan sebagai alat bantu.
Baca Selengkapnya
Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca Selengkapnya
Afifuddin memastikan bahwa KPU akan tetap menggunakan Sirekap dengan beberapa catatan untuk kontestasi Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Dugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca Selengkapnya
Dari 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jakarta semua kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sudah dilatih dan diberikan bimbingan teknis.
Baca Selengkapnya