Follow
Perludem minta hal-hal ini diperbaiki di Pilgub DKI putaran dua
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan sejumlah temuan dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 15 Februari 2017. Hal itu diungkapkan Titi dalam diskusi publik bersama Bawaslu DKI Jakarta dan KPU RI di LBH Jakarta, Jumat (3/3).
"Ada yang kami temui itu cerita bahwa prioritas untuk rekap di kecamatan. Ada juga prioritas untuk saksi pasangan calon," kata Titi di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3).
Tak hanya itu, dia menilai, ada juga sejumlah petugas yang dianggap masih gagap dalam menjalankan tugasnya di lapangan saat pemungutan suara. Sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk lebih cermat dan memberikan pembekalan kapasitas bagi petugas.
-
Bagaimana PKD Pemilu melakukan tugasnya? PKD pemilu bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu, seperti proses pemutakhiran data pemilih, sosialisasi Pemilu, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
-
Bagaimana cara meningkatkan kualitas Pemilu? Peningkatan kualitas ini dapat dicapai melalui pemberantasan politik uang, peningkatan kualitas kampanye, pemberantasan hoaks, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana maupun pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
-
Bagaimana pengawas TPS memastikan kelancaran proses pemilu? Mereka harus memastikan bahwa pemilih memiliki akses yang mudah dan aman untuk menggunakan hak suaranya tanpa adanya intimidasi atau gangguan.
-
Bagaimana Polda Jatim menjamin kesehatan petugas Pemilu? Polda Jatim juga memiliki aplikasi Pengamanan Kesehatan Pemilu Jawa Timur yang memiliki fitur ‘panic button’ jika terjadi kedaruratan medis. “Ini langkah antisipasi yang sangat baik sekali, karena meskipun KPU sudah berusaha melakukan screening kesehatan semaksimal mungkin, namun faktanya masih banyak petugas KPPS yang sakit maupun meninggal karena tugas mereka sangat berat.““Karenanya langkah yang dilakukan oleh Biddokkes Polda Jatim ini sangat baik, dan sudah selayaknya diterapkan oleh polda-polda lain di tanah air,“ ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, Jumat (16/2).
-
Bagaimana cara DPR agar Pilkada kondusif? “Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,“ ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang harus bertindak profesional dalam Pemilu? Penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, diharapkan bertindak secara profesional.
"Jadi untuk putaran kedua kita harus ikhtiar yang lebih cermat dan teliti dalam menguatkan kapasitas petugas di KPPS," kata Titi.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan, untuk tidak mempersulit warga DKI yang tak terdaftar dalam DPT saat masa pencoblosan. Sebab, adanya alternatif surat keterangan (Suket) dari Dukcapil nyatanya belum begitu dipahami oleh semua warga Jakarta.
"Tidak semua pemilih terpapar informasi bahwa suket untuk memilih beda dengan suket pengganti KTP-elektronik. Ke depan, rekomendasinya temuan ini menjadi ikhtiar untuk berbenah dan menguatkan kapasitas jajaran di KPPS baik di bimtek," terang Titi.
Sementara catatan untuk Bawaslu DKI Jakarta, Perludem mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan tiap pengawas TPS yang membuat laporan dengan video. Sebab dia belum melihat efektivitas dari video tersebut.
"Pengawas TPS punya backup untuk melaporkan kegiatan mencurigakan dengan video. Saya tidak tahu bagaimana efektifitas video ini. Mudah-mudahan pengawas ketika pengisian C1 itu menyaksikan," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MK telah mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnya
Salah satu yang mesti diperbaiki terkait menghubungkan antara dalil-dalil dengan gugatan yang diajukan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin soal Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres: Sebetulnya Tidak Mengejutkan
Baca Selengkapnya
Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat berjalan sukses dan membawa manfaat bagi pembangunan daerah di Indonesia.
Baca Selengkapnya
KPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.
Baca Selengkapnya
Memahami persyaratan dan tugas Pantarlih sangat esensial bagi keberhasilan Pilkada.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca Selengkapnya
Bagi sebagian orang mengolah beras ketan menjadi tantangan tersendiri. Ternyata caranya cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama untuk memasaknya.
Baca Selengkapnya