Follow
Pertemuan Golkar-PKS Bahas RUU Omnibus Law hingga Pilkada
Merdeka.com - Pertemuan Golkar dan PKS menghasilkan persamaan pandangan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. PKS yang merupakan partai oposisi mendukung RUU usulan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Termasuk juga dibahas apa yang sedang akan dibahas yaitu terkait RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan. Ada kesepakatan bahwa kita akan mendorong transformasi struktural perekonomian," ujar Ketum Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/2).
Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan mendukung Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Sohibul mengatakan, transformasi struktural ekonomi ini sejalan dengan isu yang didorong PKS saat menjadi anggota koalisi Prabowo-Sandiaga.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
"Saya kira keinginan melakukan transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia ini satu frekuensi lah kami. Kemudian ini akan diterjemahkan dalam Omnibus Law," kata Sohibul.
PKS memberikan catatan bahwa Omnibus Law ini diharapkan tidak menabrak rambu konstitusi. Serta berkeadilan untuk seluruh pemangku kepentingan.
"Kita berharap seluruh stakeholder di negeri ini mendapatkan rasa keadilan, sehingga nanti konten Omnibus Law benar-benar bisa menjamin keadilan bagi seluruh stakeholder," kata Sohibul.
Lalu, Sohibul mengingatkan, Omnibus Law harus tetap menjaga koridor otonomi daerah yang dinapaskan reformasi.
"Tentu harus kita jaga. Kita ingin menguatkan otonomi daerah ke depan semakin baik lagi. Itu pembicaraan kita," kata dia.
Bahas Kerja Sama di Pilkada
Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengaku juga membahas kerja sama di Pilkada 2020. Hal itu juga diakui Presiden PKS Sohibul Iman. Menurut Sohibul banyak potensi kerja sama antara kedua partai.
"Kita sampaikan dari assessment kami di DPP PKS ternyata banyak potensi atau peluang PKS dengan Golkar untuk melakukan kerja sama di Pilkada 2020. Nanti secara teknis tim kedua pihak akan menyisir di mana yang kita bisa kerja sama," jelas Sohibul.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Arman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.
Baca Selengkapnya
Golkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya
Golkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca Selengkapnya
PKB dan PKS juga selanjutnya akan membangun kerjasama di DPR.
Baca Selengkapnya
KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya
CALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.
Baca Selengkapnya
PKS dan Golkar Mulai Dekat jelang Pilkada DKI, Mau Usung Siapa?
Baca Selengkapnya