Follow
Petugas KPPS Termakan Hoaks, 22 TPS di Yogyakarta Gelar Penghitungan Suara Ulang
Merdeka.com - Hoaks tentang warga negara Indonesia (WNI) yang dibolehkan mencoblos di semua tempat pemungutan suara (TPS) dengan bermodal e-KTP membuat sejumlah pemungutan suara di DIY harus diulang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY merekomendasikan 22 TPS di DIY harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) karena hoaks tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Bagus Sarwono mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan karena para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termakan hoaks yang beredar. Ke-22 TPS yang diharuskan melakukan PSU ini tersebar di 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya di wilayah DIY.
"22 TPS tersebut itu ada di Kabupaten Kulon Progo 2 TPS, Kabupaten Bantul 12 TPS, Kabupaten Gunungkidul 2 TPS, Kabupaten Sleman 2 TPS dan Kota Yogyakarta 4 TPS," ujar Bagus di Kantor Bawaslu DIY, Selasa (23/4).
-
Siapa yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Kenapa ada pemungutan suara ulang di Jateng? Pemilu ulang harus dilakukan di beberapa daerah karena terjadinya pelanggaran saat pemungutan suara. Kondisi seperti ini juga terjadi di wilayah Jawa Tengah.
-
Siapa yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia? Penyelenggara pemilu sendiri meliputi lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Di mana terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum (KPU)Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Terpisah, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan membenarkan jika gara-gara hoaks yang beredar tentang pencoblosan cukup menggunakan e-KTP, 22 TPS di DIY harus melakukan PSU.
"Rata-rata memang karena viral di H-1, H-2 (hari pencoblosan Pemilu 2019). Ini terkait yang hoaks e-KTP bisa digunakan (untuk mencoblos) di mana-mana itu lho. Itu hampir semua seperti itu, itu penyebabnya," ujar Hamdan.
Hamdan mengungkapkan saat ini penghitungan suara ulang telah dilakukan di dua TPS di Kabupaten Kulonprogo. "Di Sleman PSU dan PSL rencananya digelar pada 24 April 2019. Sedangkan di TPS lainnya PSU dan PSL digelar pada 27 April 2019," tutupnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Minat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca Selengkapnya
Empat TPS di Kabupaten Buleleng dan satu TPS di Kabupaten Gianyar, Bali.
Baca Selengkapnya
TPS tersebut tersebar di 13 kabupaten kota Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
Pemungutan suara ulang di TPS 043 ini dilakukan karena terdapat 18 orang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mendapatkan surat suara yang tak seharusnya.
Baca Selengkapnya
Dari 1.692 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan.
Baca Selengkapnya
13 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sleman menjalani pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan
Baca Selengkapnya
Dalam video berdurasi beredar memperlihatkan aktivitas petugas KPPS menaruh kembali gulungan C1 plano ke dalam kotak suara pemilu.
Baca Selengkapnya
Pihaknya masih fokus untuk mempersiapkan data pemilih tetap (dpt) serta logistik untuk kembali melakukan pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, 84 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) maupun DPTb.
Baca Selengkapnya
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, rekap suara ulang untuk DPRD Jakarta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di wilayah Jakut.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 62.217 orang yang akan mengikuti PSU di Kuala Lumpur hari ini.
Baca Selengkapnya