Follow
PKS soal #2019GantiPresiden dituding tindakan makar: Ya enggak atuh, ngaco aja
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai tudingan gerakan #2019GantiPresiden adalah tindakan makar. Menurutnya tindakan tersebut tidak termasuk dalam tindakan makar.
"Ya enggak atuh, wong jelas 17 April 2019, ada deklarasinya ada bukunya. Kalau makar mah diam-diam gitu lho. Ngaco aja," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
Mardani juga tidak ingin menilai munculnya tudingan itu karena ada perasaan takut dari koalisi bakal calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi). Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat untuk memberi penilaiannya masing-masing.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
"Itu biar publik yang menilai. Kami tidak ingin, gini satu pertanyaan besar, kan sudah ada dua pasang capres cawapres kok masih ada? Karena gerakan ini sudah jadi social movement," ungkapnya.
Terkait dengan adanya kericuhan saat acara #2019GantiPresiden, tambah anggota Komisi II DPR ini bukan dibuat oleh massa #2019GantiPresiden, tetapi muncul dari pihak lawan.
"Wong kalau ada yang mau bikin dua periode Pak Jokowi di gedung dimana-dimana, monggo. Enggak ada satupun dari relawan kami yang menghadang," ucapnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan, dalam demokrasi tidak mengenal kata pelipur lara. Dia membantah kehadiran Partai Gelora hanya menjadi pelipur lara, setelah ditinggal PKB
Baca Selengkapnya
Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnya
Sentilan ini merespons sejumlah pernyataan Maruarar soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfuz Sidik, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, banyak melakukan serangan negatif kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.
Baca Selengkapnya
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca Selengkapnya
Saat sesi tanya jawab debat capres perdana, Prabowo ditanya Anies Baswedan soal putusan etik Hakim MK
Baca Selengkapnya
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca Selengkapnya