Politikus Golkar Harap Pimpinan MPR Cari Inovasi Sosialisasi 4 Pilar untuk Milenial

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Politikus senior Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menilai harapan rakyat terhadap pimpinan dan anggota MPR baru periode 2019-2024 sangat besar. Pimpinan MPR baru disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (3/10).

Agun melihat banyak tugas-tugas yang diamanahkan Undang-undang (UU) kepada pimpinan dan para anggota MPR untuk diselesaikan. Antara lain rekomendasi dan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

"Saya harap apa yang menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk melakukan kajian yang mesti banyak melibatkan publik yang memiliki kompetensi termasuk melakukan sosialisasi terutama pemantapan tentang ideologi Pancasila," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).

Orang lain juga bertanya?

Terkait Sosialisasi Empat Pilar, Agun mengingatkan agar metode-metode dan model-model sosialisasi lebih inovatif. Sosialisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan target terutama kepada generasi muda Indonesia. Mulai dari anak usia TK dan Paud sampai ke perguruan tinggi.

"Ini harus bener-benar menjadi perhatian. Sebab sosialisasi dengan menyasar kepada anak-anak usia dini hingga mahasiswa diharapkan akan membentengi mereka dari paham-paham negatif. Seperti radikalisme dan lain-lain yang keluar dari kultur budaya bangsa Indonesia," paparnya.

Agar capaian tujuan penyelenggaraan sosialisasi maksimal, kata Agun, pimpinan MPR perlu mendorong pemaksimalan capaian dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Pada akhirnya, saya sangat meyakini dengan komposisi kepemimpinan MPR yang Paripurna yang semua fraksi memiliki unsur Pimpinan, saya rasa akan bisa berbagi tugas dengan baik antar Pimpinan," jelas Agun.

"Atau antara Pimpinan dan anggota sehingga tugas-tugas yang diamanahkan negara kepada Pimpinan, anggota serta alat-alat kelengkapannya seperti Badan Kajian, Badan Sosialisasi, Badan Anggaran termasuk Komisi Kajian Ketatanegaraan bisa lebih maksimal, saya optimis," sambung dia.

(mdk/ray)