Follow
PPP kembali panas gara-gara Mukernas
Merdeka.com - Kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti tidak berujung.Setelah Menkum HAM mengeluarkan SK Perpanjangan Muktamar Bandung, Partai Kaâbah seolah kembali terbelah soal rencana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Emron Pangkapiselaku WaketumPPPMuktamar Bandung berencana menggelar MukernasPPPke IV di Hotel Mercure Ancol Pada hari Rabu-Kamis, 24-25 Februari 2016. Namun rencana ini ditentang olehSuryadharma Ali(SDA), yang merupakan ketua umum Muktamar Bandung.
Mantan Menteri Agama yang kini mendekam di dalam penjara karena korupsi penyenggaraan haji itu dengan tegas meminta Mukernas dibatalkan.
-
Siapa yang minta PPP gugat ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen.
-
Siapa yang diminta mundur? Adapun keenam caleg yang diminta mundur tersebut di antaranya dari Dapil 13 meliputi Batang, Pekalongan dan Pemalang, yakni Achmad Ridwan dan satu orang belum terkonfirmasi. Kemudian di Dapil 2 meliputi Kendal, Kabupaten Semarang dan Salatiga ada Diah Kartika Permatasari.Di Dapil 8 meliputi Magelang, Kota Magelang, Boyolali, yakni Eko Susilo dan Dwi Adi Agung Nugroho. Kemudian di Dapil 9 meliputi Purworejo, Wonosobo dan Temanggung ada Elisabeth Intan Kurniasari.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Apa tuntutan Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang.
-
Siapa yang meminta PPP fokus pada gugatan MK? 'Tapi saya sangat meyakini, Arsul tidak akan bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang terkenal memiliki integritas, jadi PPP jangan sampai menggantungkan nasib pada pertolongan Arsul,' lanjut Pengamat Politik yang identik sebagai Aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
Pesan ini disampaikan SDA kepada Arwani Thomafi selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair dan Ibu IndahSuryadharma Aliserta Ibu Fernita ketika silaturahmi di Guntur Senin (21/2).
Menurut Arwani, SDA merasa belum pernah diajak bicara terkait rencana pelaksanaan kegiatan Mukernas IV tersebut.
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan" kata Arwani menirukan ucapan SDA, Selasa (23/2).
"Mukernas PPP kali ini yang tidak melibatkan Ketua Umum SDA justru kontra produktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP. Mereka terlalu terburu-buru. Ada apa ini?" katanya.
"SDA sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP," katanya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PBNU secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan Muktamar.
Baca Selengkapnya
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya
Lukman Edy mengatakan, pihaknya akan fokus melaksanakan muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Mustofa mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Santri Gus Dur menggugat, tidak sesuai dengan sikap Nahdliyin.
Baca Selengkapnya
Tempat unjuk rasa dari lokasi Muktamar PKB sekitar 1,5 kilo meter, massa aksi diadang oleh aparat kepolisian dah pecalang
Baca Selengkapnya
Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca Selengkapnya
PPP kecewa gugatan sengketa hasil Pileg 2024 ditolak MK.
Baca Selengkapnya
Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.
Baca Selengkapnya
PPP memastikan surat dari Majelis Pertimbangan juga menyebutkan tak ada permintaan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapangan Lagoon di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu (24/8) sore.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya