Presiden PKS Sebut Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 'Enggak Nyambung'

Merdeka.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai, keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima dan menunda tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak tepat. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan itu.

Syaikhu menegaskan, hanya Mahkamah Konstitusi yang berhak membuat keputusan penundaan pemilu.

"Keputusan itu enggak relevan dengan aturan hukum yang ada. Itu yang menentukan bukan pengadilan negeri tapi Mahkamah Konstitusi," kata Syaikhu di Kabupaten Sleman, Minggu (5/3).

Nantikan update berita Pemilu di Liputan6.com

Syaikhu menambahkan, PKS akan mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu yang berhak menunda atau membatalkan Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya karena merasakan dirugikan dalam proses verifikasi dan dinyatakan tidak lolos, Partai Prima pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Partai Prima menyebut pihaknya dirugikan secara materiil oleh putusan KPU yang tak meloloskan partai itu menjadi peserta Pemilu 2024 mendatang.

Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat menghukum KPU sebagai pihak tergugat untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilu ditunda selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, 7 hari.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com