Proyek perpustakaan DPR, Akom bilang itu usulan cendekiawan
Merdeka.com - Wacana pembangunan perpustakaan DPR senilai Rp 570 miliar terus menuai penolakan dan sejumlah kritikan dari pelbagai kalangan. Terlebih, usulan itu rencananya dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung DPR yang baru yang di satu sisi ditunda karena adanya moratorium.
Ketua DPR Ade Komarudin terlihat paling ngotot memperjuangkan perpustakaan DPR ini terutama karena adanya dorongan para cendekiawan. Dia mengaku, sama sekali tidak pernah mengundang para cendekiawan ke gedung DPR untuk membahas hal ini.
"Saya itu, soal gedung dari awal ingin tunda karena ada moratorium. Dan kemudian saya rapatkan dengan pimpinan fraksi. Kedua, datanglah usulan dari para cendekiawan, bukan saya undangan. Saya tidak pernah undang dan mereka berikan masukan," kata Akom di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
Menurutnya, usulan itu diterima dengan tujuan memperbaiki kualitas dan citra DPR di mata publik. Karena itu dia ngotot ingin proyek perpustakaan DPR ini berjalan dengan baik sesuai rencana.
"Di tengah citra DPR yang tidak bagus, saya berusaha bersama 559 anggota untuk perbaiki keadaan. Saya sadar penilaian yang tidak bagus ini buah dari perjalanan DPR sekian tahun. Saya tidak pantang menyerah, kita perbaiki. Ada yang tidak setuju ya itu biasa," tegasnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, agar masyarakat perlu memahami apa maksud baik dari usulan ini. Dia sadar, penolakan datang karena masyarakat cenderung mengganggap DPR adalah lembaga dengan sejuta kasus.
"Gagasan apa pun baik dari DPR pasti selalu dicurigai. Katanya mau korupsi. Tapi lihat dulu. Emang saya mau masuk penjara. Amit-amit," tukasnya.
"Ini usulan dari cendekiawan, kalau ditolak ya bisa-bisa saja. Yang pasti patokannya harus ada persetujuan bersama dengan ketua fraksi," pungkas Akom.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaSapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaBenny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaPasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca SelengkapnyaPuan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca Selengkapnya