Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI ingatkan Gatot: Masjid harus bebas dari kepentingan politik sempit

PSI ingatkan Gatot: Masjid harus bebas dari kepentingan politik sempit ketua DPP PSI Tsamara Amany. ©2018 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany mengkritik ucapan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal pelarangan penggunaan masjid untuk politik yang membuatnya sakit hati. Gatot mencontohkan Rasulullah yang bicara politik pemerintahan saat di Masjid Nabawi.

Menurut Tsamara, sebagai mantan pimpinan TNI, Gatot harus sadar ada perbedaan antara membicarakan politik kebangsaan dan politik praktis. "Saya yakin sebagai mantan pimpinan dari TNI yang melahirkan para pejuang penjaga NKRI, Pak Gatot sadar betul bahwa yang dilarang adalah bicara politik praktis yang pasti bersifat partisan. Jadi tidak perlu sampai sakit hati," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (6/5).

Selain membedakan antara politik kebangsaan dan politik praktis, Tsamara juga meminta Gatot Nurmantyo tidak selalu mengaitkan segala hal dengan politik.

"Ada wilayah masyarakat sipil yang di atas politik seperti tempat ibadah. Jangan dilihat semuanya harus dikaitkan pada politik praktis. Masjid itu milik semua, apapun pilihan politiknya. Ini tempat suci yang tak boleh direndahkan hanya sebatas politik partisan," cetusnya.

Tsamara menegaskan, masjid dan tempat ibadah lainnya tetap steril dari politik. Menurutnya, tempat ibadah adalah tempat merajut kebersamaan dan harmoni. "Bayangkan jika politik praktis masuk ke sana. Ini akan membawa disharmoni bagi masyarakat kita yang memiliki beragam pilihan politik. Apakah kita mau seperti itu? Toh ada banyak tempat lain untuk berbicara politik praktis," tegasnya.

Pada tahun politik ini, Tsamara juga meminta agar elite politik mampu menahan diri untuk mengeluarkan statement yang tidak perlu. "Kita harus tunjukkan dewasa berpolitik. Fokus pada pertarungan ide dan gagasan. Jangan justru berbicara hal-hal yang memanaskan suasana," tutup bakal caleg DPR dari PSI ini.

Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan tidak setuju bila ada pelarangan berbicara politik di masjid. Menurutnya, berbicara politik di masjid adalah hal yang biasa dan pernah dicontohkan Rasul.

"Rasul itu berbicara tentang pemerintah atau tentang politik di Masjid Nabawi, kok dilarang itu bagaimana," kata Gatot kepada wartawan sesuai menjadi pembicara dialog kebangsaan di Masjid Kampus UGM, Sleman, Jumat (4/5).

Gatot melanjutkan, sebenarnya aktivitas yang harus dilarang di dalam masjid adalah kegiatan yang menjurus adu domba. Bukan justru melarang berbicara politik. "Politik itu tujuannya mulia lho. Iya kan, politik itu mulia. Hanya disalahartikan saja, begitu. Nanti kalau itu terjadi (berbicara politik di masjid dilarang) orang akan takut ke masjid," jelasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah

"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.

Baca Selengkapnya
Polemik Candaan Zulhas soal Salat, Ketum MUI: Hati-Hati Bercanda dengan Diksi Agama
Polemik Candaan Zulhas soal Salat, Ketum MUI: Hati-Hati Bercanda dengan Diksi Agama

Ketum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.

Baca Selengkapnya
Menag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik
Menag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik

Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.

Baca Selengkapnya
DMI: Tidak Boleh Ada Kampanye di Masjid!
DMI: Tidak Boleh Ada Kampanye di Masjid!

DMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.

Baca Selengkapnya
DKM Harus Jaga Netralitas Masjid, Tak Boleh Jadi Tempat Menjelekkan Pemerintah
DKM Harus Jaga Netralitas Masjid, Tak Boleh Jadi Tempat Menjelekkan Pemerintah

Perlu adanya upaya penyuluhan kepada para pengurus terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Ketum Muhammadiyah Tolak Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
Ketum Muhammadiyah Tolak Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah

Tujuan BNPT atas wacana itu mengontrol tempat ibadah dari kegiatan radikalisme.

Baca Selengkapnya
Saran MUI soal Kemunculan Ganjar di Tayangan Azan Magrib Televisi
Saran MUI soal Kemunculan Ganjar di Tayangan Azan Magrib Televisi

PDIP menilai kemunculan Ganjar dalam tayangan azan bukan merupakan bagian politik identitas

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Masjid Dijaga dari Ancaman Intoleransi dan Politisasi
Jokowi Minta Masjid Dijaga dari Ancaman Intoleransi dan Politisasi

Jokowi menegaskan, masjid harus menjadi tempat mempersatukam keberagaman Indonesia.

Baca Selengkapnya
Reaksi Yaqut akan Didisiplinkan PKB Buntut Pernyataan Jangan Pilih Pemimpin Mulut Manis
Reaksi Yaqut akan Didisiplinkan PKB Buntut Pernyataan Jangan Pilih Pemimpin Mulut Manis

Yaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.

Baca Selengkapnya
Satpol PP dan Tim Pakem Kembali Segel Tempat Ibadah Ahmadiyah di Garut
Satpol PP dan Tim Pakem Kembali Segel Tempat Ibadah Ahmadiyah di Garut

Satpol PP bersama tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) menyegel satu unit bangunan di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/7).

Baca Selengkapnya
Bukan PKB, Menag Yaqut Bertemu Jokowi di Istana Bahas Ini
Bukan PKB, Menag Yaqut Bertemu Jokowi di Istana Bahas Ini

Presiden Jokowi bertemu Yaqut di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (4/10).

Baca Selengkapnya
Anies Tanggapi Rencana Pembatasan Kampanye Elektoral di Lingkungan Pendidikan Agama
Anies Tanggapi Rencana Pembatasan Kampanye Elektoral di Lingkungan Pendidikan Agama

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.

Baca Selengkapnya