Rapat Bareng Menkominfo, PKS Kritik Inkonsistensi Pidato Jokowi Soal Kedaulatan Data

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyoroti pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kedaulatan data di acara pidato kenegaraan 16 Agustus lalu dan acara peresmian Palapa Ring. Dia menilai pidato Jokowi tidak sejalan dengan peraturan soal data yang dikeluarkan pemerintah.

"Soal data, Pak Presiden di tanggal 16 Agustus di parlemen, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ikut mendengarkan bahwa data ini seperti new oil seperti dunia usaha," kata Sukamta dalam rapat Komisi I bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).

"Waktu peresmian palapa ring Pak Presiden sekali lagi menyampaikan tentang pentingnya data. Bahkan beliau menekankan sekali bahwa data data penduduk Indonesia bukan hanya data strategis pemerintah termasuk data konsumsi, data pola hidup bangsa Indonesia itu tidak boleh jatuh ke tangan asing," sambungnya.

Dia mengatakan pidato Jokowi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut Sukamta peraturan tersebut penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat diizinkan mengelola, memproses dan menyimpan data elektronik di luar negeri.

"Berarti ini Pak Presiden ini, pertanyaannya kan begini, Pak Presiden ini bicara tidak tahu yang dibicarakan? apa tanda tangan peraturan tidak tahu yang ditandatangani? Atau sebetulnya maunya Pak Presiden diterjemahkan begitu? Ini yang salah siapa kalau begini?," ungkapnya.

Sukamta khawatir presiden presiden salah membaca teks pidato. Pasalnya tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur sendiri oleh presiden.

"Saya khawatir yang salah itu yang memberi naskahnya gitu loh. Ya tapi saya engga tahu itu rumah tangganya Pak Menteri di Kominfo, karena PP ini asal usulnya dari kementerian Kominfo," ucapnya.