Respons Keras Oposisi saat Presiden Jokowi akan Cawe-Cawe Pilpres 2024

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan akan cawe-cawe alias ikut-ikutan di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5).

"Jadi Pak Jokowi menegaskan tidak netral dalam hal ini. 'Memang betul saya cawe-cawe tapi untuk kepentingan nasional'," ujar GM News and Curent Affairs Kompas TV Yogi Nugraha usai pertemuan di Istana Negara.

Istana juga menjelaskan maksud pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap ingin cawe-cawe demi bangsa dan negara. Salah satu tujuannya ialah Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan aman.

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa (30/5).

Nantikan update berita Pilpres 2024 di Liputan6.com

Pernyataan Jokowi mendapat respons beragam dari oposisi.

Partai Demokrat

"Loh presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Benny menyebut tak ada alasan untuk seorang kepala negara melakukan cawe-cawe. Hal itu akan menjadi celah bagi pimpinan lain untuk melakukan cawe-cawe.

"Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatur negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," jelasnya.

"Jadi tidak boleh, menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," tambah dia.

PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak boleh ikut campur atau cawe-cawe Pilpres 2024."Presiden mesti netral dan inparsial," ujar Mardani, Selasa (30/5/2023).Mardani menegaskan negara ini milik semua, semua punya kontribusi menjaga dan bela negara, tentunya dengan demokrasi yang jujur dan adil."Jika presiden beralasan 'demi negara', yang paling depan jaga negara adalah TNI, Polri, penegak hukum, intelejen, dll. Ayo kita mengajak agar terjadi demokrasi sehat jujur dan adil," jelas dia.