Rumor Budi Waseso Masuk Bursa Calon Ketum PPP Dinilai Tak Rasional
Merdeka.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso dirumorkan bakal meramaikan bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Isu tersebut langsung mendapatkan penolakan dari kader muda PPP.
Kader muda PPP, Usni Hasanudin mengaku tidak setuju apabila nama mantan Kabareskrim Polri itu masuk sebagai bursa calon Ketua Umum PPP saat digelarnya Muktamar.
"Kami tidak setuju Buwas jadi calon Ketua Umum PPP. Enggak rasional," kata Usni kepada wartawan, Kamis (18/7).
-
Bagaimana calon tidak memenuhi syarat? Namun pada akhir masa verifikasi 8 pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada 2024.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Apa syarat utama untuk jadi anggota PPS Pilkada 2024? Syarat pendaftaran menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia.
-
Apa kekurangan UU KIP menurut Paulus? “UU KIP itu pikirannya masih based on paper, padahal sekarang udah paperless, ilmu saya yang baru adalah berpikir secara teknologi,“ jelasnya.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Menurutnya, Buwas secara aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Sebab, calon ketua umum itu diatur AD/ART minimal menjadi pengurus satu periode sebelumnya.
"Darimana rasionalnya Buwas dicalonkan jadi Ketua Umum PPP? Secara aturan AD/ART tidak dapat, kemudian dari basis juga tidak dapat," ujarnya.
Dia menjelaskan sosok yang ideal menjadi calon Ketua Umum PPP tidak harus dari luar. Sebab, kata dia, jika dari luar berpotensi memicu gesekan di internal. Selain itu, PPP juga harus menjalankan prinsip partai sebagai partai kader sehingga mendorong kader sebagai caketum.
"Kalau dari luar atau eksternal partai, ini kan lucu. Untuk apa selama ini berteriak bahwa PPP adalah partai kader, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri mendorong kader sendiri," tegas Usni.
Usni menegaskan PPP memiliki basis sosiologis yang jelas, sehingga tidak mungkin mengambil dari luar untuk calon ketua umum. Apalagi, menurutnya, internal PPP juga tidak kekurangan kader.
"Masih banyak yang mumpuni seperti Zainut Tauhid yang kini sebagai Waketum MUI, Ahmad Muqowam yang duduk sebagai Anggota DPD RI, Ahmad Farial serta banyak lagi yang lain. Tapi kenapa harus mengambil dari luar?," ungkapnya.
Dia menyarankan kepada seluruh pengurus PPP agar Muktamar sebagai momentum untuk bersatu. Oleh karenanya, lanjut Usni, calon ketua umum juga harus diperhatikan untuk mencapai tujuan persatuan tersebut demi kejayaan kembali partai.
"Muktamar kali ini harus dijadikan momentum persatuan. Terima atau tidak, PPP itu masih terbelah. Satukan dulu buat Muktamar rekonsiliasi. Kalau kita masih berpikir sah tidak sah, makan sampai kapan pun sulit PPP akan besar," tandasnya.
Buwas menampik isu liar dirinya akan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Enggak lah. Saya ini kan bukan orang kader Parpol, bukan," tutur Buwas di Mabes Polri.
Menurut Buwas, dirinya tidak mumpuni masuk partai politik. Untuk itu, dirinya sama sekali tidak terpikir akan terjun ke dunia politik bersama partai.
PPP sendiri bakal menyelenggarakan Mukernas IV pada 19-20 Juli di Hotel Le Dian, Serang, Banten. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah mengenai ketua umum partai yang saat ini masih pelaksana tugas (Plt) yang dijabat Soeharso Monoarfa.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil alias RK bakal maju di Pilgub Jakarta 2024. Namun belum diketahui nama pendampingnya.
Baca SelengkapnyaArsul Sani PPP: Teman-Teman Dengar Kemungkinan Sandiaga Tak Pilih jadi Cawapres Ganjar
Baca SelengkapnyaPencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil presiden di Pilpres 2024 terus menuai sorotan
Baca SelengkapnyaAnies sudah bertemu dengan elite-elite PDIP beberapa waktu lalu
Baca SelengkapnyaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaKader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan mengusung Anies sebagai calon presiden.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Puan Maharani tak ingin mengomentari terkait dengan tuduhan terhadap Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disebut sebagai bidak catur politik Presiden
Baca SelengkapnyaPertanyaan itu dilontarkan anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (31/10) malam.
Baca SelengkapnyaPDIP bisa bergerak secara mandiri untuk mengusung Calon Kepala Daerah.
Baca Selengkapnya