Follow
Sedang krisis, Gerindra minta tunjangan DPR dan presiden jangan naik
Merdeka.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerinda Ahmad Muzani menilai tunjangan DPR dan presiden jangan naik dahulu. Sebab hal itu berdampak kalkulasi kenaikan anggaran negara akan membengkak, padahal Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi.
"Gaji presiden dan pejabat tinggi jangan naik dulu. Karena situasinya belum pas. Komponen kenaikannya bisa berjumlah ratusan miliar, itu belum dengan jumlah keseluruhan pejabat," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Menurutnya, ketimbang mengurusi kenaikan gaji pejabat, pemerintah semestinya lebih memperhatikan perbaikan dan penguatan ekonomi dalam negeri.
-
Kenapa gaji polisi dinaikkan? Langkah strategis ini diharapkan tingkatkan motivasi dan dukung transformasi ekonomi.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana Prabowo-Gibran akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Dia mencontohkan dalam konteks kredit usaha masyarakat kecil, Prabowo-Gibran akan mensejahterakan kelompok petani, nelayan, peternak dengan berbagai programnya.
-
Bagaimana cara mendapatkan kenaikan gaji polisi? Langkah strategis ini diharapkan tingkatkan motivasi dan dukung transformasi ekonomi.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
"Kalau benar terjadi akan membebani biaya ekonomi nasional kita. Sekarang, lebih baik pemerintah fokus melindungi ekonomi rakyat," terangnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerinda ini juga menyarankan pemerintah menaikkan gaji para pegawai pemerintahan yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Mau pejabat, presiden, DPR nggak usah dululah. Kalau pejabat lain yang belum PNS bolehlah," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kenaikan gaji PNS di 2024 merupakan salah satu usulan dari Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani menganggarkan Rp52 triliun untuk kenaikan gaji ASN TNI/Polri dan pensiunan.
Baca Selengkapnya
Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Tak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca Selengkapnya
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Mantan Menteri Pertahanan mengakui nasihatnya ini memang sulit dilakukan karena ia punya pengalaman serupa.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto meminta para menteri efisien dalam menggunakan anggaran.
Baca Selengkapnya
Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
Baca Selengkapnya