Sekjen Gerindra sebut Jokowi tak bisa gunakan fasilitas negara karena cuti
![Sekjen Gerindra sebut Jokowi tak bisa gunakan fasilitas negara karena cuti](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2018/04/12/963467/540x270/sekjen-gerindra-sebut-jokowi-tak-bisa-gunakan-fasilitas-negara-karena-cuti.jpg)
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan calon presiden petahana menggunakan fasilitas saat cuti kampanye Pilpres 2019. Fasilitas itu meliputi mobil, pengamanan, hingga pesawat kepresidenan.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sebenarnya presiden tidak boleh menggunakan fasilitas kepresidenan saat ketika cuti kampanye Pilpres 2019. Sebab, kata dia, ketika Jokowi cuti sedang bebas tugas sebagai presiden.
"Saya tidak tahu tapi kalau fasilitas yang diberikan negara sebagai presiden mestinya terhenti karena cuti. Cuti kan berarti dia tidak lagi menggunakan jabatannya sebagai presiden ya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4).
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Apa saja yang diatur dalam masa kampanye Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan Pilkada KPU telah menetapkan jadwal tahapan dengan runtut dan jelas. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 29 hari, mulai dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.
-
Apa saja aturan pelantikan presiden? Aturan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan regulasi yang relevan. Berikut adalah aturan utama yang mengatur proses pelantikan:
Meski begitu, Muzani mengaku masih harus melihat lebih lanjut mengenai peraturan KPU yang mengatur mengenai fasilitas Presiden saat cuti. Namun, dia menegaskan jika cuti seharusnya fasilitas kampanye.
"Kalau peraturan KPU-nya Presiden harus cuti, maka seluruh fasilitas negara sebagai presiden berhenti. Tapi kalau enggak perlu cuti, berarti enggak perlu berhenti gitu aja," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan calon presiden atau capres petahana diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan saat cuti kampanye Pilpres 2019. Dia beralasan pesawat kepresidenan merupakan salah satu hak melekat presiden.
"Loh itu kan yang melekat," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Sesuai Aturan, KPU Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706164494186-b5os2.jpeg)
Bahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca Selengkapnya![Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706174252972-ebat2i.jpeg)
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya![Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/26/1706266026835-rlu8df.jpeg)
Presiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.
Baca Selengkapnya![Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706162608403-cf9o8.jpeg)
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya![Relawan Prabowo: Presiden Jokowi Ikut Kampanye, Apa yang Perlu Dikhawatirkan?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706179401727-nsnlch.jpeg)
Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya![Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/24/1706078619275-y10vl.jpeg)
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya![Putusan MK: Pejabat Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti dan Dilarang Pakai Fasilitas Negara](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/20/1724158972092-3aj69.jpeg)
MK memperjelas aturan syarat gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil, serta pejabat negara dan pejabat daerah untuk bisa ikut dalam kampanye.
Baca Selengkapnya![Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706154256189-xde3v.jpeg)
Istana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya![Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/27/1706333040864-gmort.jpeg)
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca Selengkapnya![Prabowo Endorse Paslon Pilkada, KPU: Mirip Pemilu 2024, Presiden Dukung Tapi Tak Cuti Kampanye](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/11/1731298021800-9fg2r.jpeg)
Publik pun menyoroti sikap tersebut, yang dinilai perlu adanya langkah cuti untuk kepala negara saat berpartisipasi dalam kampanye.
Baca Selengkapnya![Moeldoko Bela Jokowi soal Presiden Boleh Memihak dan Kampanye: Konteksnya Edukasi Demokrasi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/26/1706257032280-s9npyg.jpeg)
Moeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca Selengkapnya![Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/24/1706070222603-pdm0x.jpeg)
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya