Sekjen PPP Nilai Mantan Menteri Tak Etis Kritik Pemerintah Jokowi

Merdeka.com - Juru Debat Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menilai tata kelola pemerintah Jokowi termasuk yang terburuk. Namun, kritik Sudirman dinilai tidak etis. Sebab, Sudirman merupakan mantan Menteri ESDM era Jokowi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai aneh kritik yang diutarakan pihak yang sebelumnya menjabat di pemerintahan. Arsul mengatakan, kritik Sudirman ke pemerintahan hanya menimbulkan pemikiran adanya rasa sakit hati karena 'dipecat' dari pemerintahan Jokowi-JK.

"Ya tentu sangat tergantung dari nilai-nilai yang dianut orang itu. Serahkan kepada publik untuk menilai apakah etis seorang mantan anggota kabinet mengkritisi kemudian kabinet yang pemerintahannya sedang berjalan. Nanti kan orang juga akan mengatakan ah bicara seperti itu kan karena sakit hati aja di reshuffle bisa juga nanti ada yang bicara seperti itu," kata Arsul di Komplek Parlemen DPR, Rabu (2/1).

Sekjen PPP itu menjelaskan, penindakan tindak pidana korupsi tak melulu dilihat secara kuantitas melainkan kualitas. Sebagaimana kritik yang disampaikan Sudirman pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi sangat buruk. Hal itu ditandai banyaknya operasi tangkap tangan oleh KPK. Selain itu, paramater yang dilihat kubu Prabowo-Sandi adalah indeks persepsi korupsi di Indonesia cenderung stagnan.

"Kita kan tentu menilai sesuatu harus berdasarkan ukuran-ukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, jadi kalau secara kuantitatif terjadinya banyaknya OTT-nya tidak bisa kemudian disimpulkan bahwa korupsi atau praktik-praktik KKN di masa pemerintahan saat ini Pak Jokowi selama 4 tahun itu misalnya lebih parah daripada 10 tahun zaman pemerintah SBY karena kan bisa saja pada zaman dulu itu OTT-nya tidak sebanyak yang sekarang karena penegak hukum yang tidak bekerja sebagaimana katakanlah pimpinan KPK yang sekarang gitu loh," jelasnya.

Sebelumnya Sudirman mengatakan, tata kelola pemerintahan saat ini salah satu paling buruk. Ia berkaca dari masalah korupsi yang kian marak.

Mantan Menteri ESDM tersebut juga melihat dari indeks demokrasi dan pembangunan manusia turun. Hal tersebut dilihatnya sebagai pelemahan dalam institusi negara.

Selain itu, Sudirman mengkritisi masalah pemecatan Said Didu dari kursi komisisaris PT Bukit Asam (PTBA) karena tidak sejalan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Mestinya, komisaris yang kritis harus dipertahankan untuk menjaga kepentingan negara. Bukannya dipecat karena pola pikirnya ingin diseragamkan dengan yang memerintah saat ini.

"Seorang aktivis yang sejati mau dimanapun dia berada pasti suaranya sama. Mau di pemerintahan, mau di komisaris, mau di luar dan juga Said Didu salah satu dari itu, dari karakter aktivitis. Jadi dia itu tetap menyuarakan apa yang terbaik bagi bangsa. Jadi kalau merasa ada yang tidak sejalan jadi ada yang pikirannya tidak sejalan dengan kepentingan bangsa," kata Sudirman.