Soal Pengadaan Alat Kesehatan, KPU Pilih Dapat Barang Dibandingkan Uang Belanja
Merdeka.com - Komisioner KPU, Hasyim Asyari, mengatakan pihaknya mengharapkan dukungan terkait kebutuhan sarana kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. Tetapi dukungan alat kesehatan yang diharapkan lebih baik bentuk barang dibandingkan dalam bentuk kucuran dana untuk dibelanjakan.
"Harapan KPU itu dalam situasi seperti ini KPU sebagai penerima manfaat. Yang penting barangnya ada. Fasilitasnya ada. Bisa digunakan untuk KPU. KPU tidak berharap kemudian mendapat gelontoran dana," ujar dia, dalam diskusi daring, Rabu (10/6).
Alasannya, jelas dia, terkait dengan proses pembelanjaan kebutuhan yang tentu tidak mudah dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi proses pengadaan barang yang tidak yang tidak sederhana.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Kenapa Erna mengalami kesulitan di masa pandemi? 'Itu penjualan hampir nol. Padahal kita kebutuhan tetap ada,' kata Erna dikutip dari kanal YouTube Bantul TV.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Kenapa orang membeli barang kecil saat ekonomi sulit? 'Tiga aspek tadi tuh saling berkaitan. Justru karena ngerasa, 'aduh kok susah banget ya hidup ya', gitu, 'Mumpung masih ada duit seneng-senengin diri gue', biar dipuji aja, itu possible (mungkin),' ungkap Ratih.
"Yang namanya pengadaan barang itu kan tidak kemudian kita seperti pribadi-pribadi pergi ke toko lalu beli barang. Tidak bisa. Atau belanja online tinggal klik kita bayar nanti barang dikirim. Kan tidak seperti itu," katanya.
"Ada proses nya. Kalau ada masa sanggahnya segala macam, belum tentu tersedia tahapan harus mulai. Ini kan repot juga. Intinya kalau memang tahapan dimulai maka syarat yang diajukan KPU adalah kesiapan alat, perlengkapan, sesuai dengan protokol Covid-19. Kita harapkan disiapkan oleh pemerintah," imbuhnya.
Sejauh ini, KPU sudah menyampaikan kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. Berikut besaran total dana yang diperlukan untuk belanja kebutuhan tersebut.
"KPU sudah siapkan keperluannya apa. Volume, jumlah, segala macam itu berapa biayanya berapa dan kalau diangkakan itu uangnya berapa. Tapi sekali lagi yang kita pahami KPU digelontorkan uang tentu tidak tapi intinya kapan mau digunakan tersedia," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaSebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaPara pedagang konveksi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan penjualan produk alat kampanye.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaMantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pendampingan tersebut merupakan kewajiban LKPP demi menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaTerkait waktu pencarian uang refund, Tiko panggilan akrabnya mengaku akan melalukan pembahasan dengan Direktur Utama Perum Peruri.
Baca Selengkapnya