Soal reshuffle kabinet, parpol jangan sampai mendikte Presiden
Merdeka.com - Partai politik (parpol) pendukung pemerintah diminta tidak mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana perombakan (reshuffle) kabinet. Sebab, tindakan itu semakin menunjukkan wajah parpol yang haus akan kekuasaan.
"Ada yang mendikte dan mengajari presiden siapa yang layak direshuffle. Ini kan ujungnya kekuasaan. Pembicaraan selalu siapa, dapat apa dan bagaimana? Ini pembicaraan yang rasional terkait isu reshuffle," kata pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, ketika dihubungi, Selasa (5/4).
Selain itu, kata Pangi, parpol juga seharusnya tidak menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi pemerintah. "Padahal kekompakan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," tegas Daniel.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Penilaian ini terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan yang menyebut, adanya fitnah secara sistematis yang dilancarkan sesama politikus pendukung pemerintah untuk merebut beberapa kursi menteri. Misalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Harus diakui, kata Pangi, sekarang partai punya kepentingan menambah amunisi dengan memperbanyak jumlah menteri dari pihaknya dan mengurangi jumlah menteri dari latar belakang profesional. "Saya membaca sinyalnya ke arah situ mulai bergerak," katanya.
Lebih jauh, Pangi mengatakan, ada pihak-pihak yang sengaja mempengaruhi dan membentuk opini terkait reshuffle. Hal ini, kata dia, bisa menjadi efektif selama Presiden Jokowi tidak memiliki tim untuk menilai kinerja para pembantunya.
"Cuma memengaruhi dan membentuk opini. Itu juga kelemahan presiden yang enggak punya tim yang menilai mana kementerian yang berkinerja bagus dan yang tidak sesuai target, yang serapan anggaran jalan dan yang tidak? Anomali pemerintahan sekarang," ujar dia.
"Kalau dulu SBY tetap trayek dan panduannya jelas yaitu UKP4 yang menilainya. Presiden yang menggunakan hak prerogatifnya. Prerogatif SBY lebih sempurna karena ia ketua umum yang sulit di intervensi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah meminta agar tidak ada yang mendikte apalagi mendorong dalam urusan perombakan kabinet (reshuffle). Kepala pemerintahan juga meminta para menterinya untuk fokus bekerja.
"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang mendorong-dorong, tidak usah ada yang mendikte," tegas Jokowi, Minggu (3/4).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaApakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert
Baca Selengkapnya