Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal reshuffle kabinet, parpol jangan sampai mendikte Presiden

Soal reshuffle kabinet, parpol jangan sampai mendikte Presiden Presiden Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Partai politik (parpol) pendukung pemerintah diminta tidak mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana perombakan (reshuffle) kabinet. Sebab, tindakan itu semakin menunjukkan wajah parpol yang haus akan kekuasaan.

"Ada yang mendikte dan mengajari presiden siapa yang layak direshuffle. Ini kan ujungnya kekuasaan. Pembicaraan selalu siapa, dapat apa dan bagaimana? Ini pembicaraan yang rasional terkait isu reshuffle‎," kata pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, ketika dihubungi, Selasa (5/4).

Selain itu, kata Pangi, parpol juga seharusnya tidak menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi pemerintah. "Padahal kekompakan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," tegas Daniel.

Penilaian ini terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan yang menyebut, adanya fitnah secara sistematis yang dilancarkan sesama politikus pendukung pemerintah untuk merebut beberapa kursi menteri. Misalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Harus diakui, kata Pangi, sekarang partai punya kepentingan menambah amunisi dengan memperbanyak jumlah menteri dari pihaknya dan mengurangi jumlah menteri dari latar belakang profesional. "Saya membaca sinyalnya ke arah situ mulai bergerak," katanya.‎

Lebih jauh, Pangi mengatakan, ada pihak-pihak yang sengaja mempengaruhi dan membentuk opini terkait reshuffle. Hal ini, kata dia, bisa menjadi efektif selama Presiden Jokowi tidak memiliki tim untuk menilai kinerja para pembantunya.

"Cuma memengaruhi dan membentuk opini. Itu juga kelemahan presiden yang enggak punya tim yang menilai mana kementerian yang berkinerja bagus dan yang tidak sesuai target, yang serapan anggaran jalan dan yang tidak? Anomali pemerintahan sekarang," ujar dia.

"Kalau dulu SBY tetap trayek dan panduannya jelas yaitu UKP4 yang menilainya. Presiden yang menggunakan hak prerogatifnya. Prerogatif SBY lebih sempurna karena ia ketua umum yang sulit di intervensi," pungkasnya.‎

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah meminta agar tidak ada yang mendikte apalagi mendorong dalam urusan perombakan kabinet (reshuffle). Kepala pemerintahan juga meminta para menterinya untuk fokus bekerja.

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang mendorong-dorong, tidak usah ada yang mendikte," tegas Jokowi, Minggu (3/4).

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?

"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.

Baca Selengkapnya
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum

Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.

Baca Selengkapnya
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik

Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada

PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.

Baca Selengkapnya
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?

Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.

Baca Selengkapnya
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP

Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya
Muncul Isu Yasonna Akan Direshuffle Jokowi, PDIP: Sejak awal Kita Enggak Neko-neko
Muncul Isu Yasonna Akan Direshuffle Jokowi, PDIP: Sejak awal Kita Enggak Neko-neko

Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,

Baca Selengkapnya
Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya
Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya

Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter

"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert

Baca Selengkapnya