Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal vaksin palsu, PPP dukung Komisi IX DPR bentuk Pansus

Soal vaksin palsu, PPP dukung Komisi IX DPR bentuk Pansus Arsul Sani. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Untuk mendalami kasus peredaran vaksin palsu, Komisi IX DPR mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Hal tersebut disampaikan Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek terkait tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani tak mempersoalkan rencana dibentuknya Pansus penanggulangan vaksin palsu. Justru dia menyatakan siap bila diajak untuk membentuk Pansus.

"Kalau kita sih siap-siap saja kalau diajak bentuk Pansus," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

Orang lain juga bertanya?

Sekjen PPP ini menambahkan, memang seharusnya soal kasus vaksin palsu dibentuk Panja. Tetapi karena berbagai hal dan permasalahan yang ada, pembentukan Pansus dianggap lebih tepat dibanding Panja.

"Kalau vaksin palsu itu mesti sulit untuk Panja. Berarti satu komisi. Sedangkan itu urusannya penegakan hukum. Mestinya kayak Pansus terorisme," jelasnya.

Arsul menilai pembentukan Pansus pun tak bisa sembarangan. Menurutnya harus ada kajian mendalam untuk awalan dan penjelasan secara rinci terkait target Pansus.

"Masalahnya kan kalau mau bikin Pansus, penggagasnya harus menerangkan dulu targetnya bakal seperti apa," pungkasnya.

(mdk/sho)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang

Baca Selengkapnya
Muncul Rencana Pembentukan Pansus di DPR Atasi Polusi Jakarta
Muncul Rencana Pembentukan Pansus di DPR Atasi Polusi Jakarta

Polusi udara di Jakarta saat ini semakin memburuk.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.

Baca Selengkapnya
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik

Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gus Yahya Curigai Pansus Haji DPR Dimotori Cak Imin
VIDEO: Gus Yahya Curigai Pansus Haji DPR Dimotori Cak Imin "Marah Sama PBNU, Adik Saya Diincar"

DPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tawa Cak Imin Nama Nusron Wahid Diusulkan Jadi Pimpinan Pansus Angket Haji
VIDEO: Tawa Cak Imin Nama Nusron Wahid Diusulkan Jadi Pimpinan Pansus Angket Haji "Sangat Terkenal"

Masing-masing fraksi diminta memberi nama setelah itu dilakukan musyawarah mufakat

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Pansus Angket Haji 2024 Mulai Bekerja Pekan Depan
Cak Imin Sebut Pansus Angket Haji 2024 Mulai Bekerja Pekan Depan

Cak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri
Pro Kontra Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri

Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri

Baca Selengkapnya