Sudah dibela pemerintah, PPP kubu Romi kalah di MA

Merdeka.com - Dua hari setelah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) pada 28 Oktober 2014, Yasonna Laoly langsung menandatangani surat pengesahan kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya yang menunjuk Romahurmuziy (Romi) sebagai sebagai ketua umum menggantikan Suryadharma Ali (SDA). Keputusan ini dinilai kontroversial, sebab masih terjadi dualisme kepengurusan di PPP antara kubu Romi dan SDA.

Sebelum keluar surat pengesahan tersebut, Romi diketahui menemui Yasonna pada 27 Oktober. Romi hadir bersama Politikus PPP Emron Pangkapi di acara serah terima jabatan Menkum HAM dari Amir Syamsuddin ke Yasonna Laoly di kantor Kemenkum HAM, Jakarta. Saat itu, Romi dan Emron masuk ke ruang Graha Pengayom, gedung Kemenkum HAM hadir di acara tersebut.

Tak diketahui, apa maksud dan tujuan keduanya datang. Yang jelas, dari partai politik hanya Romi dan Emron yang hadir di acara itu. Dari Demokrat atau PDIP yang mewakili Amir Syamsuddin serta Yasonna tak tampak. Kala itu, baik Romi dan Emron juga tidak bisa dikonfirmasi perihal kehadiran tersebut.

Namun Yasonna bantah saat itu mengesahkan kubu Romi karena intervensi dari pihak manapun termasuk arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memastikan, pengesahan PPP kubu Romi sudah berdasarkan aturan yang berlaku.

"Pertama dulu saya jelaskan, saya koreksi di media itu dikatakan saya atas petunjuk presiden, itu salah. Saya mengambil keputusan itu jam 13 kurang hari Selasa (28/10) kemarin. Setelah itu saya lapor presiden jam 15.30 WIB," kata Yasonna usai sidak di Lapas Cipinang, Rabu (29/10) malam.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil atas dasar asas kepastian hukum. Apalagi, berdasarkan UU tentang Partai Politik, pihaknya harus mengambil keputusan 7 hari setelah surat diterima dari pengurus parpol.

Kubu SDA pun protes atas keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kubu Romi.