Sudirman Said serang isu korupsi, Ganjar jawab 'Gubernurmu menolak pemberian'
Merdeka.com - Debat putaran 2 Pemilihan Gubernur Jawa Tengah memanas. Dua calon gubernur diminta memberikan pertanyaan pada masing-masing lawannya.
Saat diberikan kesempatan bertanya pada cagub petahana Ganjar Pranowo, Sudirman Said sempat menyinggung soal banyaknya kepala daerah yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut data yang dia punya, bahkan dari di daerah Jawa Tengah, ada 32 kepala daerah di Jateng tersandung masalah di KPK.
Mantan menteri ESDM itu juga menyinggung Ganjar yang beberapa waktu harus bolak balik ke KPK untuk memberikan keterangan. Seperti diketahui, nama Ganjar sempat tersebut dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
-
Siapa yang melaporkan Ganjar ke KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Kenapa Kejagung memeriksa mantan Mendag? Usai memenangkan praperadilan melawan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Kejaksaan Agung RI (Kejagung) akan memeriksa lima mantan Menteri Perdagangan (Mendag) lainnya jika terdapat cukup bukti.'Nah ini yang awal tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini, akan berjalan tahapan itu (pemeriksaan lima mantan Mendag), percaya itu, akan kita lakukan seperti itu tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada karena memang aturannya harus seperti itu,' kata Dirtut Jampidsus Kejagung Sutikno kepada wartawan usai sidang putusan di PN Jaksel, Selasa (26/11).
-
Kenapa Ganjar melibatkan mantan Panglima TNI? Selain itu, Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai wakil ketua TPN Ganjar.
-
Bagaimana Kejagung memeriksa mantan Mendag? Usai memenangkan praperadilan melawan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Kejaksaan Agung RI (Kejagung) akan memeriksa lima mantan Menteri Perdagangan (Mendag) lainnya jika terdapat cukup bukti.'Nah ini yang awal tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini, akan berjalan tahapan itu (pemeriksaan lima mantan Mendag), percaya itu, akan kita lakukan seperti itu tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada karena memang aturannya harus seperti itu,' kata Dirtut Jampidsus Kejagung Sutikno kepada wartawan usai sidang putusan di PN Jaksel, Selasa (26/11).
-
Siapa yang ditemu Ganjar di Jakarta? Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemani istrinya, Atikoh menemui anak-anak muda di Tim Pemenangan Muda Creative Hub, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
-
Kapan Kejagung memeriksa mantan Mendag? Usai memenangkan praperadilan melawan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Kejaksaan Agung RI (Kejagung) akan memeriksa lima mantan Menteri Perdagangan (Mendag) lainnya jika terdapat cukup bukti.'Nah ini yang awal tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini, akan berjalan tahapan itu (pemeriksaan lima mantan Mendag), percaya itu, akan kita lakukan seperti itu tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada karena memang aturannya harus seperti itu,' kata Dirtut Jampidsus Kejagung Sutikno kepada wartawan usai sidang putusan di PN Jaksel, Selasa (26/11).
"Korupsi itu merepotkan, Pak Ganjar bolak balik ke KPK untuk bersaksi. Kita enggak ingin tambah jumlah itu," kata Sudirman Said di Ballroom Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (3/5) malam.
Atas data itu, dia mendapat informasi Jawa Tengah sebagai daerah darurat korupsi.
Dengan santai, Ganjar menanggapi pernyataan Sudirman. Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah sudah lama melakukan kerja sama dengan KPK. Bahkan, kata dia, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar sekolah antikorupsi untuk kepala daerah.
"Mungkin saya perlu tanya, data itu maksudnya Jateng atau Jabar paling banyak? Biar publik menilai, jangan sampai data salah," kata Ganjar.
Dia juga memastikan, kepala daerah di Jateng adalah pelapor gratifikasi paling banyak. Bahkan ketaatan itu membuat Jateng meraih penghargaan dalam hal pelaporan LHKPN oleh KPK.
Terkait dirinya yang harus beberapa kali ke KPK, Ganjar menegaskan sebagai warga negara memberikan kesaksian wajib hukumnya dan tidak boleh lalai. Dia juga menyinggung sebenarnya terkait panggilan ke KPK bukan hanya dirinya.
"Kalau kita semua melakukan frame semuanya siapa yang terima siapa yang tolak. Ketahuilah, gubernur mu ini yang menolak semua pemberian itu. Mungkin Mbak Ida pernah sama-sama di Komisi II bisa bersaksi," kata Ganjar.
Mendapat penjelasan Ganjar, Sudirman kemudian memamerkan kesuksesannya membenahi ESDM setelah menteri sebelumnya masuk penjara. "Maka itu, saya enggak ingin warga Jateng kehilangan gubernurnya karena berurusan dengan korupsi dan KPK," tegas Sudirman.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaJK menyebut laporan tersebut bisa terkait kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaMudhlor tak bisa penuhi panggilan KPK tanpa keterangan yang jelas
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaHakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atas penetapan dirinya sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan kemarahan Presiden Jokowi kepadanya setelah melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memang ben
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (25/7) kemarin.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dilakukan usai KPK kalah melawan Sahbirin Noor dalam praperadilan kasus suap lelang proyek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaKPK pun meminta agar Sahbirin dapat kooperatif dalam pemeriksaan kali ini usai mangkir dari jadwal pemeriksaan pada Senin (18/11) kemarin.
Baca Selengkapnya