Tatib diubah, anggota DPR boleh Kunker saat reses atau masa sidang

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR menyepakati perubahan tata tertib DPR khususnya pada pasal 211. Dalam ketentuan tersebut ada perubahan bahwa saat ini anggota DPR bisa melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di dalam atau di luar masa reses.

"‎Sekarang dengan perubahan (kunker) bisa di masa reses atau di luar masa reses tidak ada masalah, lebih fleksibel. Kalender kerja kita berubah seperti Idul Fitri, waktu enggak tetap jadi menyesuaikan ini masalah teknis," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Namun Politikus Partai Gerindra ini memastikan, tak ada perubahan anggaran terkait Kunker. ‎"Tidak ada penambahan anggaran," tuturnya.

‎Seperti diketahui, ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota.

(2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses;

b. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang DPR; dan

c. kunjungan kerja ke daerah pemilihan di luar masa reses dan di luar sidang DPR.

(3) Kunjungan kerja pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.

(4) Kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 1 (satu) kali 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.

(5) Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(6) Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti.

(7) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Anggota kepada Fraksi masing-masing.

(8) Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.

(9) Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditindaklaniuti dengan penyampaian usulan program kegiatan kepada:

a. rapat paripurna DPR;

b. komisi terkait.

(11) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama.

(12) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsum atas nama yang bersangkutan. (mdk/eko)