Sosok Panglima Kodam Bukit Barisan Pertama Ini Ikut Pemberontakan PRRI, Berujung Dicopot dari Jabatan

Dia berpangkat Kolonel, perawakan yang dingin layaknya orang Batak pada umumnya itu sudah cukup malang melintang dalam dunia kemiliteran Indonesia apalagi di Sumatra Utara.

Tak hanya bergelut di bidang kemiliteran saja, pria ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet PRRI.

Peran besarnya terhadap sistem dan kebijakan pemerintah pasca Kemerdekaan Indonesia juga patut untuk disimak. Ia rupanya bergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI) serta pemutusan hubungan wilayah militer di Sumatra Utara dengan Pemerintah Pusat.

Pasca kemerdekaan, ia ditunjuk menjadi Komandan Divisi Palembang Ulu dengan pangkat Kolonel. Saat itu juga, TNI masih bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI begitu menjamur di Pulau Sumatra. Tak sedikit tokoh-tokoh besar nan penting ikut tergabung di dalamnya termasuk sosok Panglima Bukit Barisan ini.

Ia merasa tidak puas dengan kebijakan dan sistem pemerintahan yang berjalan pada saat itu.

Ia memutuskan untuk menyetop hubungan wilayah Sumut dengan pemerintah pusat pada tahun 1956 di Medan. Namun, ia tetap setia dengan Dwitunggal Soekarno-Hatta.

Pada struktur kabinet Ali Sastroamidjojo, dirinya di copot dari jabatannya dan menunjuk wakilnya, Djamin Gintings untuk mengamankan situasi yang sempat panas.

Ia bersama pasukan setianya tidak ikut dalam pertempuran di Medan saat dibawah arahan Djamin Gintings. Malahan, ia bersama pasukannya justru mundur dari medan pertempuran.

Setelah pindah dari Medan, ke Tapanuli Tengah, lalu ke Bukittinggi, ia bersama pasukannya melawan secara gerilya dan bekerja sama dengan PRRI di bawah Letkol Achmad Husein.

Sosoknya yang tegas, melakukan perlawanan di saat dirinya tidak puas, menjadi ciri dan karakter selama hidupnya. Siapakah dia? beliau adalah Maludin Simbolon.

Tahun 1961, Maludin beserta staffnya menyerahkan diri ke Panglima Kodam dan menjadi akhir perlawanan dirinya terhadap kebijakan pemerintah.