Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit APBN 2024 akan terus melanjutkan tren penurunan. Targetnya, defisit APBN pada tahun depan bisa turun hingga level 2,16 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita, salah satu lembaga rating dunia pernah menyebut Indonesia akan sulit mengendalikan defisit keuangan negara. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah melebarkan defisit APBN di atas 3 persen karena pandemi Covid-19 selama 3 tahun.

Sri Mulyani membeberkan, sepanjang tahun 2022 pemerintah mengantongi pendapatan sebesar Rp2.626,4 triliun, atau melebihi target hingga 115,9 persen dari pagu yang dianggarkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini di bawah 3 persen. Realisasi ini jauh lebih rendah dari target tahun 2022 yakni 4,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 840,2 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan defisit APBN 2022 dipastikan semakin mengecil, seiring perbaikan kinerja ekonomi nasional usai terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Dia menyebutkan, defisit APBN 2022 akan berada di sekitar Rp598 triliun, sementara untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.106,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan lebih rendah dari yang diasumsikan. Diperkirakan defisitnya kurang dari 3,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023, menjadi UU APBN TA 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyusunan APBN 2023 diwarnai dengan situasi dunia yang mengalami perubahan luar biasa sangat tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2023 Pemerintah kembali menerapkan disiplin fiskal terhadap APBN, dengan cara menekan agar defisit tidak lebih 3 persen dari GDP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah mematok defisit anggaran maksimal kembali ke 3 persen pada 2023, tepatnya sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Ini dilakukan dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, pemerintah menggelar konsultasi publik. Pada sesi tersebut para akademisi sepakat, tahun 2023 bukan tahun yang mudah bagi pemerintah untuk menjalankan APBN 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 pada kisaran Rp 732 triliun atau 3,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Badan Anggaran DPR RI menyepakati defisit APBN tahun 2023 berkisar antara 2,61 persen sampai 2,85 persen dari PDB. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan langkah kebijakan fiskal untuk kembali menyehatkan APBN dari dampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mulai 2023 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan ditekan di bawah 3 persen yakni antara 2,61 persen hingga 2,90 persen. Target defisit tersebut sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2020 yang hanya mengizinkan defisit APBN di atas 3 persen sampai 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, defisit akan dikembalikan dengan batas maksimal 3 persen dari PDB. Tahun depan pemerintah berencana menekan defisit APBN hingga -2,61 persen sampai -2,90 persen dari PDB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh instansi pemerintah bersiap menghadapi defisit APBN 2023 yang kembali dipatok di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karenanya, dia mendesak proses perencanaan harus betul-betul rinci, detil, tepat, dan lakukan penajaman belanja.