Kemendagri

Kemendagri berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kategori kementerian informatif.

Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dukcapil dalam menerbitkan KTP bagi pemilih pemula.

Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran anggota DWP Kemendagri sebagai istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Bima Arya mengungkapkan bahwa Kemendagri melakukan evaluasi kinerja untuk menilai sejauh mana Pj Kepala Daerah berhasil menjalankan tugasnya.

Sistem perizinan yang cepat dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.

Ribka mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil di Papua.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TP PKK dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Kemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Menurut Bima, angka tersebut jauh lebih rendah dibanding Pileg dan Pilpres 2019 silam.

Kegiatan yang diinisiasi TP PKK Pusat ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi informasi dalam melaksanakan program-program PKK.

Menurut Tito, TP PKK adalah organisasi masyarakat yang sangat penting lantaran memiliki jaringan hingga ke tingkat keluarga

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka opsi untuk mengkaji ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah.

Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Wamendagri Ribka Haluk kembali menekankan soal bahaya stunting dan gizi buruk pada anak-anak dan ibu hamil

Wamendagri Ribka Haluk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya.

Bima Arya menyebutkan aduan tersebut paling banyak dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.

Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.