PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) langsung melakukan investigasi. Robohnya pilar konstruksi kereta cepat hingga menimpa ekskavator di Karawang. Ditemukan fakta kontraktor melanggar SOP sehingga timbul kejadian seperti itu.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah melakukan investigasi terkait robohnya pilar konstruksi hingga menimpa ekskavator di Karawang, Jawa Barat. Hasilnya didapatkan bahwa kontraktor melanggar SOP sehingga timbul kejadian seperti yang beredar dalam video viral.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dirancang beroperasi hingga kecepatan 350 km/jam.

Pemerintah memutuskan memberikan tambahan modal kepada Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 6,9 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2021. Di mana dari Rp 6,9 triliun itu sebanyak Rp 4,3 triliun digunakan untuk memenuhi base equity proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi memastikan, bahwa pemasangan grider box di tiang-tiang beton lintasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mengakibatkan kemacetan. Sebab pemasangan tersebut menggunakan teknologi Girder Launcher.

Kereta cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional yang dibangun melalui kerja sama Indonesia dan China, yang pengerjaannya menggunakan teknologi tinggi sehingga bisa menjadi suatu lompatan yang baik bagi Indonesia.

Dengan hanya menempuh waktu perjalanan sekitar 30 menit, ketersediaan moda transportasi ini membuka peluang bagi kalangan pengusaha di Jakarta untuk melebarkan sayap bisnisnya di kawasan penyangga lainnya.

Pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan menggunakan APBN. Padahal sebelumnya, Jokowi berjanji tidak akan pakai anggaran negara.

Kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan terintegrasi dengan moda transportasi di setiap wilayah termasuk dengan light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta, sehingga perjalanan dapat ditempuh lebih cepat dan efisien.

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengundang banyak risiko. Apalagi beban APBN saat ini cukup berat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti keputusan pemerintah mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia China diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini setelah diketahui bahwa anggaran penuntasan proyek tersebut membengkak.

Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung.

Melihat Proyek Terowongan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dari total 13 terowongan, sejauh ini telah rampung sekitar 8 terowongan. Diharapkan tahun 2022, Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) siap beroperasi melayani penumpang rute Jakarta-Bandung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap kereta cepat Jakarta-Bandung akan terintegrasi dengan LRT dan MRT. Hal ini diungkapkannya ketika mengunjungi lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia bisa mengambil ilmu dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya agar ilmu tersebut nanti bisa diimplementasikan jika proyek ini diperpanjang sampai Surabaya.

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menargetkan seluruh terowongan atau tunnel bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Sejauh ini KCIC baru menyelesaikan delapan dari 13 tunnel yang ada di Jalur di Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer (km).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung di Bekasi, Jawa Barat. Dirinya mendapat laporan progres pengerjaan konstruksinya sudah selesai 73 persen.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi proyek strategis nasional, salah satunya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut Menko Luhut, pengawasan KPK dilibatkan agar pelaksanaan proyek bisa efisien.