Mahkamah Konstitusi
Berita Utama
-
mahkamah konstitusi Jakarta Belum Masuk, Ini 7 Permohonan Gugatan Pilkada 2024 di MK hingga Sore Ini
-
mahkamah konstitusi Ketua MK Tegaskan Tak akan Biarkan Hakim Diiming-imingi untuk Pengaruhi Putusan Sengkata Pilkada 2024
-
berita update Jimly Dukung RK-Suswono Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK: Tunjukkan pada Sejarah, Ada yang Tak Beres
-
alexander marwata Respons KPK soal Putusan MK Beri Lampu Hijau Usut Kasus Korupsi Libatkan Prajuti TNI Aktif
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Mahfud MD Kritisi Sikap Prabowo Maafkan Koruptor: Semakin Rusak Lah Dunia Hukum, Hati-Hati
-
VIDEO: Gregetan Prabowo 'Nekat' Depan Pemimpin Dunia Luapkan Unek Unek Konflik Negara Islam
-
VIDEO: Menko Yusril Blak blakan Soal Prabowo Maafkan Koruptor Jika Uang Dikembalikan
-
VIDEO: Detik Detik Erdogan Keluar Ruangan Prabowo Pidato di KTT D 8, Ditatap Tajam Mayor TNI Teddy
-
VIDEO: Menko Yusril Blak-blakan Soal Prabowo Maafkan Koruptor Jika Uang Dikembalikan
Berita Utama Lainnya
-
berita video VIDEO: Lugas Mahfud "Tak Ada Lagi Cengkraman Pak Jokowi, Sudah Tak Berdaya Ngatur-ngatur!"
-
anwar usman MK Pastikan Tak Ada Konflik Antarhakim Konstitusi Usai Anwar Usman Ajukan Banding Putusan PTUN
-
berita video VIDEO: Perintah Jokowi Tegas Polisi Harus Dengar, Segera Bebaskan Demonstran Pengawal Putusan MK!
-
berita video VIDEO: Pakar Senior Ikrar Nusa Bhakti "Kita Tak Ingin Indonesia Jadi Negara Kerajaan Jokowi!"
-
ketua mk suhartoyo Megawati Puji Keberanian Hakim MK Perihal Aturan Pilkada, Begini Reaksi Suhartoyo
Reza meluapkan keresahannya. Ia kesal melihat demokrasi tercoreng.
Pria kelahiran 5 Maret 1987 ini ikut turun ke jalan, berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak pengesahan RUU Pilkada.
Ibu-ibu ini mengaku tidak memiliki koordinator. Mereka urunan membeli sejumlah makanan dan minuman ringan.
Unggahan itu disertai sejumlah foto, di antaranya foto Anies menunjuk spanduk bertuliskan "Doa Bersama untuk Demokrasi", "Demokrasi Jangan Dipasung".
Peringatan darurat dengan gambar burung garuda berlatar biru menggema di media sosial. Gambar tersebut juga membanjir berbagai lini masa.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy, perlu ada penegasan dalam hal-hal tertentu dalam hukum.
Revisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.
"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.
Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.