FPI desak DPR tunda bahas Revisi UU PNBP telekomunikasi

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Pada tanggal 17 Februari 2014, Front Pembela Internet (FPI) bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor telekomunikasi.

Uji materi ini menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Pasal 16 dan Pasal 26 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi).

Terkait hal ini, Front Pembela Internet (FPI) mendesak DPR RI untuk menunda pembahasan revisi RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas 2014.

Orang lain juga bertanya?

Kuasa hukum permohonan uji materi, Pradnanda Berbudy mengatakan selama proses hukum berlangsung di Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya segala pembahasan politik sebuah produk undang-undang ditunda dulu.

"Ini demi kepastian hukum bagi masyarakat yang menanti putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi itu," katanya dalam siaran pers, Jumat (7/2).

Surat permohonan FPI kepada DPR untuk menunda pembahasan RUU PNBP telah diserahkan Kamis 6 Februari 2014, melalui Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Kami juga mengirim surat permohonan yang sama ke Kementerian Keuangan, serta tembusan ke Mahkamah Konstitusi dan Presiden SBY," sambung Pradnanda.

Pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ini dilakukan, karena FPI menilai UU PNBP inkonstitusional, terkait pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam industri telekomunikasi ada berbagai macam PNBP, yaitu: Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi, BHP telekomunikasi, BHP jasa telekomunikasi dan lain sebagainya.

Industri telekomunikasi, khususnya penyedia jasa internet, merasa dengan adanya berbagai BHP, terlalu terbebani oleh biaya-biaya yang tidak perlu. Selain itu, rumusan tarif BHP jasa telekomunikasi juga dinilai tidak fair, karena dihitung 1 persen dari pendapatan kotor (revenue).

"Problem hukumnya adalah, besaran dan tarif BHP itu ditentukan sesuka-sukanya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika", tambah Pradnanda Berbudy. Bagi masyarakat secara umum, dengan adanya berbagai pungutan, tentunya akan berdampak pada kenaikan harga.

"Ujung-ujungnya, konsumen juga yang dirugikan karena tarif layanan internet menjadi lebih mahal," ujar Pradnanda.

(mdk/dzm)