Google Mengelak Disebut Jalankan Iklan di Setiap Klik Berita

Merdeka.com - Pemerintah kini sedang membahas rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang Publisher Right. Garis besar dari regulasi ini adalah kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers di Indonesia.

Salah satunya menuntut tanggung jawab platform digital global, untuk memberikan nilai ekonomi atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Aturan ini penting demi keberlangsungan perusahaan pers. Pasalnya, platform digital mengambil 60 persen porsi iklan di Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah menuturkan hal itu ketika di perayaan Hari Pers Nasional 2023 di Medan.

Dengan kondisi seperti ini, media massa berjibaku dalam memperoleh pendapatan, sehingga kerap mengikuti algoritma raksasa platform digital. Dan Google, merupakan satu di antara platform digital raksasa dunia itu.

Sejauh ini, dalam keterangan resmi melalui blognya, mereka ingin dilibatkan dalam upaya perancangan perpres Publisher Right itu.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik bagi Indonesia bukanlah memilih antara ada atau tidak adanya regulasi, tetapi bagaimana menyusun regulasi yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan kami berharap untuk turut terlibat dalam upaya tersebut," tulis keterangan dari Google, Kamis (16/2).

Google pun mengelak jika dituding menjalankan iklan di Google berita atau tab hasil berita di Google Search. Justru mereka mengklaim telah memberikan dukungan dan pendanaan yang signifikan kepada organisasi berita, termasuk dengan mengarahkan banyak traffic ke situs penerbit berita 24 miliar kali tiap bulannya di seluruh dunia tanpa biaya.

Traffic ini memberi penerbit berita peluang untuk menghasilkan pendapatan dari iklan dan langganan pengguna.

"Supaya jelas, kami tidak menjalankan iklan di Google Berita atau tab hasil berita di Google Search. Kami tidak menghasilkan uang dari klik pengguna pada artikel berita di hasil penelusuran dan tidak pula menjual konten publikasi berita. Pengguna membuka Google untuk mencari banyak hal dan berita hanyalah sebagian kecil dari jenis konten yang kami sajikan," tulisnya.

Jika regulasi tersebut ingin diciptakan, Google meminta adanya perlakuan secara adil dan memungkinkan pengecualian untuk Platform Digital. Maka itu, industri harus mendapatkan kepastian dan kejelasan tentang dasar keputusan itu. Mereka mendorong dibuatnya proses pengecualian yang jelas sehingga otoritas penegak independen dapat menilai kontribusi dari suatu platform digital dan memutuskan mengecualikannya dari ketentuan atau regulasi yang berlaku.

"Apabila kontribusi tidak diapresiasi, platform digital mungkin menjadi kurang termotivasi untuk secara proaktif bekerja sama dengan penerbit berita dan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai inisiatif dan investasi yang telah berjalan di Indonesia," tulis Google. (mdk/faz)