Kominfo akhirnya bentuk Satgas Penyadapan

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk satuan tugas penyadapan seiring dengan meningkatnya intensitas isu tersebut setelah mantan kontraktor NSA Edward J Snowden membocorkan informasi yang melibatkan operator dari Indonesia.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri Kominfo dengan para penyelenggara telekomunikasi pada tanggal 21 November 2013 terkait isu penyadapan. Kementerian Kominfo merasa hal ini memerlukan sikap serius dalam penanganannya.

Terkait dengan hal tersebut, Ditjen PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika) telah mengadakan rapat pada tanggal 19 Februari 2014 yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Ditjen PPI, Ditjen Aptika, Staf Khusus Menteri Kominfo/Ketua ID-SIRTII, dan Pusat Informasi dan Humas.

Rapat menyepakati usulan pembentukan satuan tugas yang tugasnya antara lain menelaah laporan hasil self assesment operator telekomunikasi mengenai 7 instruksi pengawasan penyadapan yang telah disampaikan kepada Menteri Kominfo pada kurun waktu 26 – 28 November 2013 secara rinci.

Melakukan verifikasi lapangan terhadap proses bisnis (business process) dan prosedur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada semua tahap, terutama terhadap penyelenggara dominan.

Satgas juga akan menganalisis implikasi hukum dan melakukan penegakan hukum dalam hal ditemukenali adanya pelanggaran serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Menteri berkaitan dengan hasil pelaksanaan di lapangan,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Selasa (25/2).

Keanggotaan satuan tugas penyadapan meliputi internal Kementerian Kominfo yang terkait, BRTI, sejumlah pakar teknologi informasi/akademisi dan terutama melibatkan tim dari aparat penegak hukum yang tergabung dalam Lawful Interception Team. Masa kerja Satuan Tugas adalah selama 2 bulan sejak SK Menteri ditandatangani.