MK: Tingginya PNBP telekomunikasi rugikan masyarakat

Merdeka.com - Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memimpin sidang pertama tentang PNBP telekomunikasi Arief Hidayat mengatakan gugatan APJII bisa diartikan UU PNBP No. 20/1997 telah memberikan cek kosong kepada pemerintah untuk menentukan tarif dan biaya pungutan kepada industri telekomunikasi.

"Kalau PNBP telekomunikasi tinggi kan berarti melambungkan biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat," ujarnya dalam sidang gugatan uji materi Front Pembela Internet (FPI) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Selasa (4/3).

Menurut dia, pengusaha ISP tida mungkin rugi, dan yang rudi adalah masyarakat, dan hal itu seharusnya dijelaskan dalam materi gugatan FPI dan APJII sehingga tidak terkesan ada kerugian finansial, bukan konstitusional.

Arief melanjutkan harus ada tiga perspektif dalam materi gugatan FPI dan APJII, yaitu  perspektif pengusaha, pengguna jasa, dan pemerintah. Perspektif negara adalah dengan PNBP tinggi maka negara diuntungkan.

"Namun negara seharusnya menyadari bahwa PNBP yang tinggi nantinya akan merugikan rakyat sehingga bukannya memajukan perkembangan telekomunikasi di Indonesia tapi malah menurunkan sehingga negara malah rugi kembali," tuturnya.

Arief menyarankan agar FPI dan APJII memperjelas gugatannya aren kalau PP nya yang salah maka seharusnya gugatan ditujukan ke MA, namun kalau kesalahan PP karena imbas dari kesalahan UU, itu sudah wewenang MK.

Permohonan uji materi atas Undang-­-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang telekomunikasi mulai disidangkan Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/3).

Uji materi ini diajukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Front Pembela  Internet selaku pemohon.

APJII berharap uji materi yang diajukan ini menjadi awal yang baik untuk menata kembali pengembangan teknologi IT khususnya telekomunikasi di Indonesia.

Sebab, selama ini berbagai pungutan yang dibebankan kepada industri telekomunikasi, telah menghambat pengembangan internet di Indonesia. Akibatnya upaya membuat masyarakat Indonesia ‘melek’ internet terkendala.