Operator pengguna jasa managed services lebih rentan disadap

Merdeka.com - Sebagian besar operator telekomunikasi di Indonesia telah menggunakan jasa managed services untuk operasional jaringan mereka. Sedangkan semua penyedia jasa managed services adalah merupakan vendor asing seperti Huawei dan Amdocs sehingga rawan terhadap penyadapan.

Menurut praktisi telekomunikasi Raherman Rahanan, operator yang menggunakan jasa pihak kedua untuk managed services lebih rentan terhadap aksi penyadapan dengan atau tanpa sepengetahuan operator yang bersangkutan. "Karena yang pegang kendaraan "sopir" (Managed Service)," ungkap mantan Senior Consultants/Manager for NGN, Product and Mobile Services - Safaricom, OpCo Vodafone itu kepada merdeka.com, Kamis (20/2).

Lebih lanjut dia menjelaskan kalau pengertian full managed services adalah mulai dari planning, implementation, dan operation. Di XL misalnya, tambah Raherman, cuma menggunakan jasa managed services pada operation. "Operation juga dibagi-bagi, ada yang Huawei, dan ada juga yang Amdoc," tegasnya.

Dia mengungkapkan menyadap bisa darimana saja, dan tidak harus ada keterlibatan operator. Namun, Raherman mengakui, dengan CDR yang hanya bisa didapatkan oleh operator atau vendor managed services, bisa mempercepat karena BTS nya ada ribuan.

Penyadapan, tambahnya, tidak harus ada kerja sama dengan operator, seperti saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadap, dia memakai alat sendiri dan tanpa berhubungan sama sekali dengan operator.

Di Indonesia, Managed Services termasuk baru, karena tren tersebut baru mulai berjalan di Indonesia sekitar tiga tahun belakangan ini, yang mana berbeda dengan outsourcing yang sudah berjalan cukup lama.

Dengan alasan efisiensi dan efektivitas kinerja, sejumlah operator mengalihkan operasional pengelolaan jaringannya kepada pihak ketiga, dalam hal ini biasanya adalah vendor atau pun penyedia jasa managed services. Ada operator yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada vendor ada yang menyerahkan seluruh pekerjaannya.

Menurut seorang pengamat telematika dari Mastel yang enggan disebutkan namanya, kerja sama manage service jaringan bisa dikriminalkan karena melanggar UU Telekomunikasi No. 36/1999.

"Bisa dikriminalkan apabila tidak hati hati menjaganya, karena apa? di UU No. 36 itu kita tidak mengenal yang namanya managed services, walaupun manage service sendiri sudah menjadi tren operator dunia saat ini," ujarnya.

Menurut dia, UU Telekomunikasi hanya mengenal penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa dan penyelenggara jasa telekomunikasi khusus, dan dalam konstelasi demikian, patut dipertanyakan dimana posisi vendor managed services. "Menjadi pertanyaan serius kan?"