PNS Bakal Dibatasi Pakai WhatsApp di Komputer Kantor

Pemerintah Hong Kong akan memberlakukan pembatasan penggunaan aplikasi WhatsApp bagi pegawai negeri sipil saat menggunakan komputer.

Hong Kong tengah melakukan langkah-langkah lebih tegas untuk melindungi pemerintah dari serangan siber yang berasal dari sejumlah negara Barat. Pemerintah telah memberlakukan larangan baru terhadap penggunaan platform pesan instan di desktop, mengingat meningkatnya risiko serangan siber dalam konteks ketegangan geopolitik saat ini.

Para ahli juga menekankan perlunya peningkatan dalam sistem intelijen risiko pemerintah serta kesadaran keamanan siber di kalangan karyawan terkait penggunaan media sosial. Anthony Lai Cheuk-tung, yang menjabat sebagai direktur di perusahaan keamanan siber VX Research, memberikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah ini.

"Ketika Anda tidak memiliki sistem pengawasan yang mampu, Anda tidak dapat mengidentifikasi apakah unduhan dari internet mengandung virus, atau jika ada kelainan pada sistem internal Anda," ungkap Anthony.

"Langkah paling mudah adalah memotong akses ke saluran yang dapat mengundang risiko," tambah dia.

Sekretaris untuk Inovasi, Teknologi dan Industri, Sun Dong, mengumumkan bahwa pegawai negeri sipil akan dibatasi dalam menggunakan platform pesan instan seperti WhatsApp dan WeChat, serta layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive pada komputer kerja mereka. Kebijakan ini diterapkan karena adanya "risiko keamanan internet yang parah," yang dikutip dari laman Korean Times, pada hari Kamis (31/10).

Peraturan baru ini diharapkan dapat diterapkan sepenuhnya dalam bulan ini. Anthony, yang pernah bekerja di bank Jepang di Hong Kong, mengungkapkan bahwa langkah-langkah semacam ini telah diterapkan di sektor perbankan selama lebih dari satu dekade.

"Untuk aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan WeChat, akun dapat dicuri dengan mudah, dan jika Anda mendiskusikan bisnis resmi dengan orang lain di aplikasi ini, Anda tidak akan tahu apakah itu benar-benar orang di balik layar," tambahnya.

"Dan Anda tidak akan tahu apakah file yang Anda unduh dari sana mengandung virus," jelasnya.

Namun, dia juga menegaskan bahwa penggunaan email, yang tetap diperbolehkan pada komputer pemerintah, dapat menimbulkan risiko yang cukup besar. Anthony menyatakan bahwa diperlukan peningkatan dalam penyaringan email serta sistem intelijen risiko. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu melibatkan perusahaan internasional dalam pengembangan sistem tersebut.

"Sistem yang canggih membutuhkan sampel konten phishing dan virus yang besar dan beragam untuk pembelajaran mesin, dan perusahaan internasional akan memiliki akses kepada sampel seperti itu," ujarnya.

Keith Li King-wah, ketua Asosiasi Industri Teknologi Nirkabel Hong Kong, sepakat bahwa penerapan langkah-langkah baru tersebut sangat relevan. Ia menunjukkan keprihatinan terkait kebocoran data dan ketegangan geopolitik yang ada.

"Untuk produk luar negeri seperti WhatsApp, data disimpan di basis data penyedia layanan asing. Meskipun penyedia layanan mengklaim tidak memiliki akses ke data, kita tidak dapat mengetahui bagaimana hasil akhirnya," ungkapnya.

Dia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan beberapa platform pesan internal, di mana data dapat disimpan di basis data klien sendiri.