2,5 Tahun Mendatang, Indonesia Telah Mampu Produksi Bahan Bakar Pengganti LPG

Merdeka.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan perkembangan terbaru atas mega proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. Proyek tersebut sebagai salah satu upaya Indonesia dalam menekan ketergantungan LPG impor.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi menyebut, proyek pengganti impor LPG tersebut akan siap produksi pada 2,5 tahun mendatang.

"Itu yang (proyek DME) di Sumatera Selatan, InsyaAllah dalam 2 tahun setengah ke depan kita akan memiliki produk DME yang akan menjadi pengganti LPG," katanya dalam webinar bertajuk Potret Realisasi Investasi Triwulan I-2022, Kamis (28/4).

Imam menyampaikan, saat ini, pengembangan proyek DME tersebut masih dalam tahap konstruksi. Ini setelah sebelumnya dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada 24 Januari 2022.

"Itu DME yang di Sumatera Selatan sudah mulai konstruksi," ujarnya.

Adapun, teknologi yang digunakan dalam pengolahan batu bara menjadi DME tersebut berasal dari Amerika Serikat. Meski demikian, dia tidak menyebut secara detail jenis ataupun spesifikasi teknologi yang dimaksud.

"Di mana yang kita proses adalah batu bara yang kalori rendah, yang dulu tidak ada harganya. Tapi akan diproses dengan teknologi dari Amerika," tutupnya.

Jokowi Catat Nilai Subsidi LPG Capai Rp 70 T

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri groundbreaking proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, impor LPG Indonesia sangat besar yaitu sekitar Rp80 triliun dari total kebutuhan Rp100 triliun. Angka ini pun mendapat subsidi dari pemerintah agar terjangkau bagi masyarakat.

"Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 hingga Rp70 triliun," katanya.

Presiden Jokowi meminta kondisi tersebut harus diubah. Sebab, Indonesia memiliki bahan baku yang cukup besar.

Terlebih, hampir tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan DME dan LPG. Harapannya dengan subsitusi ini maka subsidi dari APBN untuk LPG bisa berkurang Rp7 triliun.

"Saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerjasama dengan Pertamina dan air produk ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp 7 triliun kurang lebih," tandasnya.