250 Asosiasi dan Himpunan Siap Bentuk Konfederasi Bila Dualisme Kadin Tak Terselesaikan
Forum independen ini digelar sebagai respons atas keresahan para pengusaha dan asosiasi/himpunan terhadap polemik dualisme Kadin.
Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mulai memicu kekhawatiran sejumlah anggota yang berasal dari Asosiasi dan Himpunan Pengusaha, seperti Asosiasi Penanaman Modal Asing Indonesia, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, dan Asosiasi Kontraktor Perusahaan Pengerukan dan Reklamasi Indonesia (AKPPRI).
Para ketua umum dan perwakilan lebih dari 250 asosiasi dan himpunan tingkat nasional di Indonesia dengan anggota lebih dari 10 juta pengusaha menginisiasi Forum Komunikasi dan Silaturahmi Asosiasi dan Himpunan Indonesia.
Forum independen ini digelar sebagai respons atas keresahan para pengusaha dan asosiasi/himpunan terhadap polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin Indonesia sebagai payung dunia usaha.
Salah satu inisiator forum Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Pengerukan dan Reklamasi Indonesia (AKPERINDO) atau Indonesian Dredging and Reclamation Association (IDRA), Wisnu W. Pettalolo, mengatakan forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan langkah dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mendukung target pemerintah.
"Kita ketahui bahwa Kadin ini diatur Pemerintah dengan berbekal UU No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022, dengan kondisi yang ada saat ini Pemerintah juga bingung mau berhubungan dengan Kadin yang mana? Oleh karena itu, kami berinisiatif seluruh asosiasi dan himpunan sebagai inisiator kami berharap harus ada kejelasan wadah berhimpun. Oleh karena itu, kami pada hari ini mengumpulkan (pengusaha),” kata Wisnu yang juga Direktur Utama PT Batulicin Borneo Maritim, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (12/12).
Wisnu menilai, langkah Forum Komunikasi dan Silaturahmi Asosiasi dan Perhimpunan Indonesia adalah tepat, mengingat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen oleh Pemerintah Prabowo-Gibran, butuh dukungan dari seluruh elemen bangsa terutama para pengusaha.
"Sesuai dengan undang-undang, Kadin memiliki tugas dan fungsi menopang kinerja pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional, sehingga dapat tumbuh sesuai target. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Kadin dapat berjalan sesuai tufoksinya, bila tidak ada kekompakan di tubuh kepengurusan," jelas Wisnu.
Prihatin Polemik Kadin Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba, mengaku sangat prihatin adanya polemik pada Kadin Indonesia.
"Keprihatinan kami, oleh karena itu perlu forum sehingga aspirasi dari segenap sektor usaha ini bisa tersalurkan. Desakan juga ke Pemerintah agar permasalahan ini bisa cepat selesai," ujar Asrul.
Asrul berharap melalui forum ini aspirasi dari seluruh dunia usaha di berbagai sektor bisa terserap dengan baik dan mendapatkan perhatian Pemerintah agar polemik yang terjadi di Kadin bisa cepat diselesaikan.
"Dengan membentuk forum ini kami berharap aspirasi dari segenap dunia usaha dari berbagai sektor itu mendapat perhatian dari Pemerintah. Dengan menyatunya kami di forum ini diharapkan bisa memberikan dukungan terhadap Pemerintah di tengah polemik yang ada. Prinsipnya kami adalah anggota Kadin, jadi kami berharap permasalahan Kadin ini cepat selesai," ujarnya.
Adapun forum ini sifatnya tidak terikat struktur Kadin Indonesia. Forum ini bertujuan untuk menyatukan ratusan asosiasi dan himpunan dari berbagai sektor jasa dan industri agar berurun rembug memberikan solusi dan menunjukkan sikap atas dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin Indonesia.
