3 Menteri Jokowi kunjungi INSW, ini hasilnya
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Kantor Pengelola Portal Indonesia National Single Window (INSW), Jakarta Pusat. Mereka meninjau kesiapan layanan dashboard perizinan ekspor impor dan dwelling time dalam upaya peningkatan kinerja logistik nasional.
"Kami ingin melihat seperti apa sistemnya bekerja dan apa saja yang bisa ditangkap. Apa saja yang kerja, apakah makin baik atau tidak? nah ternyata kalau sistemnya sudah cukup baik," kata Darmin usai peninjauan di Kantor INSW, Jakarta, Senin (6/2).
Darmin meminta pihak pengelola INSW memberikan data dan informasi yang akurat terhadap proses peti kemas di Pelabuhan. Jika ada hambatan, mantan Gubernur BI ini akan langsung berkoordinasi dengan kementerian terkait.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Mengapa Pemprov Kaltim menghimpun informasi untuk isu strategis? Kemudian Sekda menjelaskan bahwa Pemprov menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan salah satunya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
"Yang kedua yang kami sepakati bahwa, kita akan segara rapat koordinasi dan kami minta agar INSW memberikan informasi data, kementerian-kementerian mana saja yang masih ada banyak hambatan-hambatan. Nanti kami selesaikan dengan kementerian yang bersangkutan,kita undang Kemenkeu," ujar dia.
Menurut dia, INSW merupakan amanat dari ASEAN Single Window (ASW) sebagai pintu masuk pertukaran dokumen secara elektronik intra ASEAN dan merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik bidang ekspor/impor yang transparan dan efisien. Selain itu, meningkatkan efektivitas pengawasan kegiatan impor dan ekspor.
Kemudian, kata dia memudahkan dalam menjaga dan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pengawasan peredaran di barang domestik untuk perlindungan konsumen.
"Ada 18 Kementerian/Lembaga terlibat jadi kalau ada perubahan yang tidak membaik atau tidak bagus pasti dampaknya terakumulasi. Kita mendengar bahwa larangan terbatas itu tadinya sudah membaik cukup jauh dari yang tadinya 51 persen, menjadi 32 persen pada waktu kita jalankan paket 1-14, sempat turun," jelas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bea Cukai meminta Kemenperin bertanya langsung mengenai kejelasan container tertahan, ketimbang dijadikan pembahasan forum.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaPertanyaan ini muncul seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang memicu polemik.
Baca SelengkapnyaIndonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu kontainer misterius tersebut sekarang masih diperiksa.
Baca SelengkapnyaBea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini
Baca SelengkapnyaBea Cukai telah melaporkan isi 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak kepada Kementerian Perindustrian.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu kontainer tertahan sejak Permendag No.36 tahun 2023 tentang larangan pembatasan barang impor diterbitkan.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani tak membeberkan tanggapan Jokowi atas masalah yang terjadi di Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaSalah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca Selengkapnya