4 Kesalahan pemerintah SBY di mata pengusaha

Merdeka.com - Saat menjadi pembicara di Forum Pemimpin Redaksi yang digelar di Nusa Dua, Bali, tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) mengklaim pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II berhasil membawa perubahan bagi perekonomian nasional. Indikatornya dari laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, hingga penurunan angka pengangguran.

"Kita sepakat era pemerintahan yang saya pimpin, ekonomi tumbuh, pengurangan kemiskinan dan pengangguran," ujar SBY di hadapan para pemimpin redaksi media massa se-Indonesia di Bali.

Namun sejumlah kalangan menilai capaian ekonomi SBY jauh dari memuaskan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau 10 tahun terakhir diakui cukup tinggi, menyentuh angka 6 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini disebut tidak berkualitas dan mensejahterakan rakyat.

Penilaian itu disampaikan Pengamat Indef, Enny Sri Hartati melihat tingginya pertumbuhan ekonomi tidak maksimal karena tak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Perekonomian Indonesia hanya bergerak di bidang jasa sehingga tidak ada efek pengganda yang langsung dirasakan masyarakat.

"Meski ada penurunan angka pengangguran tapi terbatas sekali padahal potensi sangat besar. Pemerintah selama ini di dominasi sektor jasa dan memberatkan sektor menghasilkan barang yang padahal menyerap tenaga kerja yang besar," tegas Enny.

Tak hanya pengamat, kalangan pengusaha juga mengungkapkan kelemahan perekonomian semasa pemerintahan SBY . Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ) Indonesia Suryo B. Sulisto memiliki harapan terhadap pemerintahan mendatang. Harapan itu muncul berkaca dari kelemahan pemerintahan sekarang.

Menurut dia, selama dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, setidaknya ada sejumlah kelemahan jangan sampai diulangi oleh rezim mendatang. Lalu apa saja kelemahan perekonomian Presiden SBY? Berikut merdeka.com menyuguhkannya pada pembaca.

Terlalu cepat menepuk dada

Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto, menilai pemerintah terlalu cepat berpuas diri dengan pencapaian kecil. Keinginan terus meningkatkan kinerja minim terjadi."Kita ini terlalu mudah menepuk dada, merasa kita hebat. Contohnya ada pihak yang menyatakan sistem pendidikan kita sudah hebat. Kalau memang sudah hebat, berapa banyak kita punya ilmuwan kelas internasional dan berapa orang sudah meraih Nobel," jelasnya.

Berperilaku kerdil

Ketua Kadin menilai pemerintah kerap berprilaku kerdil dengan tunduk pada investor asing. Intervensi asing pada ekonomi Indonesia membuat kedaulatan negara lemah."Apalagi pejabat-pejabat kita rawan korupsi dan bisa diatur. Kalau pejabat-pejabat kita punya kesadaran nasionalisme tinggi, nggak mungkin ikan-ikan kita dicuri di tengah laut, kayu-kayu kita bisa dicuri dan dibawa ke luar negeri. Baru diomongin aja, mungkin udah digebukin orangnya," ujarnya.Lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia membuat keuntungan bumi pertiwi lari justru keluar negeri dan hanya menyisakan secuil untuk masyarakat Tanah Air."Kita harus sadar kita ini bangsa besar. Jangan mau dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu ingin kita pada posisi selalu lemah, rawan terhadap kolusi sehingga membuat kita menjadi bahan tertawaan," tuturnya.

Tidak bisa menentukan prioritas

Menurut Suryo, pemerintah saat ini tidak bisa menentukan prioritas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ketidakfokusan ini justru menyita waktu dan tenaga yang tidak perlu sehingga kinerja menjadi lamban.Suryo mencontohkan di mana pemerintah justru getol membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) yang mana itu seharusnya bukan prioritas. Apa yang diperlukan Indonesia saat ini, menurutnya, ialah transportasi kereta."Pemerintahan sekarang tidak mengerti menentukan prioritas. dari sekian banyak proyek infrastruktur, kita harus bisa menentukan proyek mana memberikan dampak atas pertumbuhan ekonomi lebih nyata," tuturnya.

Kebijakan tidak tepat sasaran

Suryo melihat Indonesia ini negara luar biasa, besar, dan kaya akan segala macam hal positif. Namun, pemerintah tidak berperilaku seperti negara dikaruniai segala macam kenikmatan itu. Perilaku pemerintah masih seperti orang kaget, padahal Indonesia adalah negara raksasa. "Kita berperilaku seperti anak kaya manja. Kita menghamburkan uang seperti uang tidak ada artinya," ujarnya.Suryo mencontohkan dalam kebijakan subsidi BBM. Subsidi BBM ini seharusnya bisa direalokasi ke subsidi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, meningkatkan modal bank-bank pembangunan daerah, dan subsidi untuk menaikkan modal wirausahawan daerah."Kebijakan ini menciptakan situasi ekonomi semu, tidak bisa terukur, dan tidak efisien. Kalau kita ingin menjadi bangsa unggul dan memiliki daya saing tinggi, kita harus bisa menetapkan prioritas benar lewat kebijakan publik tepat sasaran," terangnya.