Airlangga: Transisi Energi Hijau Ciptakan 65 Juta Pekerjaan Bernilai Tinggi di 2030

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap demi mempercepat transisi energi hijau. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rangkaian pertemuan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Rabu (25/5).

Menko Airlangga menyampaikan, transisi energi yang adil dan terjangkau menuju ekonomi hijau dapat menghasilkan hingga USD 26 triliun dalam net benefits dan 65 juta pekerjaan bernilai tinggi pada tahun 2030. Namun dibutuhkan biaya besar untuk mencapainya.

"Misalnya, dibutuhkan sekitar USD 25 miliar untuk menurunkan 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia secara bertahap atau setara dengan seperempat dari pendanaan iklim tahunan yang dijanjikan oleh negara maju kepada negara berkembang," jelas Airlangga.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai langkah konkret dan inovatif. Di antaranya platform SDG Indonesia One yang telah mencapai USD 3,2 miliar dalam waktu kurang dari 4 tahun, penerbitan Sukuk Hijau, dan rencana mekanisme penerapan carbon pricing untuk mobilisasi peralihan energi di sektor swasta.

"Selain itu, ada juga program Energy Transition Mechanism (ETM) dengan Asian Development Bank, dan secara kolektif mengurangi emisi gas CO2 sebesar 200 juta ton per tahun secara bersama dengan Filipina dan Vietnam," imbuhnya.

Transformasi Gaya Hidup

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia mengambil bagian dalam mencapai phase down batu bara. Untuk itu, Menko Airlangga kembali mengingatkan tugas penting generasi ini untuk mewariskan planet yang layak huni bagi generasi mendatang.

"Perlu dilakukan transformasi pada gaya hidup manusia, terutama di sektor energi yang mewakili 72 persen dari total emisi global," bebernya.

Tidak hanya berfokus dengan proses transisi energi, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah juga memikirkan lapangan pekerjaan di sektor pertambangan batu bara yang akan terdampak dari transisi energi yang dilakukan.

"Untuk mengatasi dilema ini, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan, serta berinvestasi dalam pelatihan dan reskilling pekerja. Hanya dengan begitu, transisi energi ini dapat disebut adil," tutup Menko Airlangga. (mdk/idr)