Asosiasi sebut koperasi pangan bisa kurangi kartel secara bertahap
Merdeka.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengharapkan peluncuran koperasi pangan memangkas distribusi. Kendati demikian, kekuatan kartel yang luar biasa bakal membuat koperasi pangan jadi percuma.
Sekretaris Jenderal APPSI Ngadiran menjelaskan jaringan kartel selama ini menguasai rantai distribusi antara petani, pedagang, hingga konsumen.
"Ya kalau dibilang rantai pasok penyebab pertama tidak juga sebenarnya. Tergantung pasoknya dari siapa. Kalau pasoknya diatur sedemikian rupa, kemudian pasok titiknya menjadi pendek berarti kan mengurangi beban biaya," ujar Ngadiran di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Senin (30/5).
-
Bagaimana Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Apa yang sedang dikerjakan Kementan untuk memperkuat pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Apa yang didorong oleh Kementan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong HUT ke 78 RI menjadi semangat dalam membangun pertanian yang berdaulat pangan.
Ngadiran mensinyalir terdapat 9 tahapan mata rantai yang harus dibongkar pemerintah selama ini. Dia pun meminta jaringan kartel harus dihapus secara bertahap.
"Permasalahannya kekuatan pasar yang dibilang kartel itu. Sekarang pertanyaannya, di Indonesia ini siapa yang tidak ada kartelnya. apa yang tidak ada ada kartelnya. Nah ini yang dilakukan Pak Menteri hari ini akan mengurangi atau menggerus secara bertahap dengan tiba-tiba. Kalau langkah ini bisa di lakasanakan dengan baik dan dikontrol baik ini bisa mengatasi itu," kata dia.
Pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementan serta kemenkop dalam memberantas kartel serta memangkas rantai distribusi pangan. "Upaya tadi memperpendek jadi bagus semuanya," pungkas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkop Teten optimis kerja sama dengan RSPO akan memperkuat korporatisasi petani sawit sekaligus memperkuat produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir.
Baca SelengkapnyaGanjar mendorong para pelaku usaha memiliki koperasi untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan.
Baca SelengkapnyaOmbudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaD-8mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaTeten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaOmbudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir.
Baca SelengkapnyaAmran berharap dukungan Komisi IV DPR RI untuk mewujudkan program swasembada pangan melalui program cetak sawah.
Baca SelengkapnyaUtang tersebut sudah terlampau lama yakni selama 26 tahun dan dinilai memberatkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya