Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Asosiasi sebut koperasi pangan bisa kurangi kartel secara bertahap

Asosiasi sebut koperasi pangan bisa kurangi kartel secara bertahap pedagang daging sapi di pasar senen. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengharapkan peluncuran koperasi pangan memangkas distribusi. Kendati demikian, kekuatan kartel yang luar biasa bakal membuat koperasi pangan jadi percuma.

Sekretaris Jenderal APPSI Ngadiran menjelaskan jaringan kartel selama ini menguasai rantai distribusi antara petani, pedagang, hingga konsumen.

"Ya kalau dibilang rantai pasok penyebab pertama tidak juga sebenarnya. Tergantung pasoknya dari siapa. Kalau pasoknya diatur sedemikian rupa, kemudian pasok titiknya menjadi pendek berarti kan mengurangi beban biaya," ujar Ngadiran di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Senin (30/5).

Ngadiran mensinyalir terdapat 9 tahapan mata rantai yang harus dibongkar pemerintah selama ini. Dia pun meminta jaringan kartel harus dihapus secara bertahap.

"Permasalahannya kekuatan pasar yang dibilang kartel itu. Sekarang pertanyaannya, di Indonesia ini siapa yang tidak ada kartelnya. apa yang tidak ada ada kartelnya. Nah ini yang dilakukan Pak Menteri hari ini akan mengurangi atau menggerus secara bertahap dengan tiba-tiba. Kalau langkah ini bisa di lakasanakan dengan baik dan dikontrol baik ini bisa mengatasi itu," kata dia.

Pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementan serta kemenkop dalam memberantas kartel serta memangkas rantai distribusi pangan. "Upaya tadi memperpendek jadi bagus semuanya," pungkas dia. (mdk/sau)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkop UKM Gandeng RSPO Kembangkan Koperasi Petani Sawit di Indonesia
Kemenkop UKM Gandeng RSPO Kembangkan Koperasi Petani Sawit di Indonesia

Menkop Teten optimis kerja sama dengan RSPO akan memperkuat korporatisasi petani sawit sekaligus memperkuat produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Regulasi, Ganjar akan Berikan Kepastian Hukum pada Pelaku UMKM
Pentingnya Regulasi, Ganjar akan Berikan Kepastian Hukum pada Pelaku UMKM

Ganjar mendorong para pelaku usaha memiliki koperasi untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan.

Baca Selengkapnya
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun

Ombudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
KemenKopUKM dan Kelompok Negara D-8 Jajaki Kerja sama Peningkatan Kapasitas UMKM
KemenKopUKM dan Kelompok Negara D-8 Jajaki Kerja sama Peningkatan Kapasitas UMKM

D-8mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Sangat Optimis Swasembada Pangan 2 Tahun ke Depan
Pemerintah Prabowo Sangat Optimis Swasembada Pangan 2 Tahun ke Depan

Target realisasi swasembada pangan dimajukan dari awalnya tahun 2028 menjadi 2027.

Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.

Baca Selengkapnya
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun

Ombudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Zulhas Ungkap Tantangan Swasembada Pangan: Birokrasi Berbelit
Zulhas Ungkap Tantangan Swasembada Pangan: Birokrasi Berbelit

Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya
Penempatan Bulog dan PT Pupuk Indonesia di Bawah Kementan Dinilai Untungkan Petani
Penempatan Bulog dan PT Pupuk Indonesia di Bawah Kementan Dinilai Untungkan Petani

Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Hapus Utang Petani, Totalnya Ternyata Mencapai Rp8,3 Triliun
Prabowo Mau Hapus Utang Petani, Totalnya Ternyata Mencapai Rp8,3 Triliun

Utang tersebut sudah terlampau lama yakni selama 26 tahun dan dinilai memberatkan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Reformasi Distribusi Pupuk Butuh Transisi Enam Bulan, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan
Reformasi Distribusi Pupuk Butuh Transisi Enam Bulan, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan

Penyederhanaan distribusi sangat dibutuhkan, tetapi perlu diiringi reformasi menyeluruh seperti penguatan produksi pupuk nasional.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya