Follow
Aturan transportasi online harusnya terintegrasi, tak hanya Kemenhub
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mendorong agar pemerintah Jokowi-JK membuat aturan jelas dan terintegrasi soal keberadaan transportasi online di Tanah Air. Menurutnya, kehadiran transportasi ini tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga membantu di sektor perdagangan dan pariwisata.
"Makanya aturan penyedia jasa transportasi online ini enggak hanya Kemenhub tapi lintas kementerian. Ini harus dipetakan apa saja kaitan dan bagaimana peran dari aplikasi ini ke banyak sektor tadi," kata Enny di Bakoel Koffie Jakarta, Kamis (3/8).
Sektor lain yang berkaitan dengan kehadiran transportasi online adalah perbankan. Transportasi online seharusnya diarahkan untuk mendorong gerakan transaksi non tunai di Indonesia.
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Kenapa OJK dorong pengembangan perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional.Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Apa saja upaya OJK untuk perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
"Bagaimana ini mengaturnya tidak mungkin ini ranahnya Kemenhub itu yang maksudnya saya terintegrasi. Kalau di banyak negara belum ada persoalan, Pemerintahnya sudah meregulasi jadi sudah mengantisipasi," ujarnya.
Dengan begitu, Enny mendorong pemerintah agar segera memberikan peraturan atau payung hukum.
"Terserah pemerintah apakah kekosongan ini harus segera di isi UU atau regulasi di bawahnya yang penting ada payung hukum ada aturan, ada regulasi yang jelas. Yang jelas yang mengatur ini tidak parsial tidak hanya sekarang persoalan polemik yang transportasi analog dan online terus bikin Permen tidak hanya sekadar itu," jelas Enny.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya
Tidak hanya itu, JakCard juga dapat digunakan di sejumlah ruas tol seperti Jagorawi, JORR, Bogor Outer Ring Road, ruas tol dalam kota hingga tol Bali-Mandara.
Baca Selengkapnya
Trian mengungkapkan, industri logistik di kota dan daerah di Indonesia 90 persen sudah melakukan digitalisasi dalam sistem pembayaran.
Baca Selengkapnya
Dibutuhkan sebuah sistem agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik.
Baca Selengkapnya
Kerja sama dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Berbagai inovasi perbankan digital turut berkontribusi mendorong pertumbuhan Bank DKI secara berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengungkapkan, tiga prioritas pemerintah dalam menangani kasus judi online.
Baca Selengkapnya
Larangan judi online ini berlaku untuk seluruh PNS, ASN, TNI, Polri hingga mahasiswa dan siswa taruna kedinasan Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya
Bank DKI akan menyalurkan kredit investasi untuk pengadaan bus operator khusus dengan spesifikasi ukuran bus besar, sedang, maupun bus listrik.
Baca Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca Selengkapnya
KCIC memastikan transaksi bisnis perusahaan sebagian besar dilakukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndra mengatakan, kunci dari lancarnya transaksi kedua model pembayaran itu salah satunya terletak pada fitur.
Baca Selengkapnya