Suryamin mengungkapkan perbedaan mencolok antara pakaian anak impor ilegal dan resmi. Pertama, pakaian anak impor ilegal tidak dilengkapi logo standar nasional Indonesia (SNI).
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Suryamin Halim menyampaikan bahwa pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dipenuhi oleh pakaian anak-anak impor ilegal. Keberadaan baju impor anak ilegal ini tak lepas dari lemahnya pengawasan akan barang impor ilegal.
"Di Tanah Abang banyak sekali baju anak impor ilegal, harganya juga murah-murah," kata Suryamin dalam acara Ramah Tamah bersama Media di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7).
Dia mencontohkan untuk satu stel pakaian anak impor ilegal hanya di jual mulai Rp35.000-an. Sedangkan, harga baju impor resmi bekisar Rp200.000.
"Bayangin, baju impor ilegal di jual murah-murah sekali," tegas dia.
Suryamin mengungkapkan perbedaan mencolok antara pakaian anak impor ilegal dan resmi. Pertama, pakaian anak impor ilegal tidak dilengkapi logo standar nasional Indonesia (SNI).
merdeka.com
"Sedangkan kami impor resmi itu di dalamnya ada stiker hologram SNI," ujarnya.
Kedua, pakaian impor ilegal tidak terdapat kode produksi dari negara pembuat. Selain itu, pakaian anak impor ilegal juga tidak dilengkapi bahasa Indonesia terkait komposisi bahan maupun kain.
"Kalau yang ilegal tidak ada menampilkan bahasa apapun," ucapnya.
Oleh karena itu, Suryamin mendesak pemerintah lebih serius dalam memperketat masuknya barang impor ilegal. Meskipun, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Dia menyebut, aturan tersebut masih belum mampu memberantas barang impor ilegal yang justru kian marak. Sehingga, keberadaan barang impor ilegal ini tidak membunuh UMKM domestik maupun bisnis pelaku impor resmi.
"Sementara itu, maraknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar Indonesia jelas menunjukkan bahwa kebijakan ini gagal menangani akar masalah sebenarnya," tegasnya.
Jika barang impor ilegal dibebaskan masuk ke dalam negeri akan menganggu perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya
Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnya
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca Selengkapnya
Aturan ini memberikan kesempatan industri TPT domestik untuk bangkit dan bersaing dengan produk impor legal.
Baca Selengkapnya
Sigit menyebut, jika pihaknya telah mengungkap sebanyak 21 perkara atas kasus dugaan impor ilegal.
Baca Selengkapnya
VIDEO: Bikin Bangga, Orang Indonesia ini Buat Startup di Jerman
Baca Selengkapnya
Bea Cukai berkomitmen untuk mendukung memperlancar proses impor di pelabuhan
Baca Selengkapnya
Pengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, Hippindo mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait impor yang diatur dalam Permendag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi