Bank Indonesia: Asing Tak Masuk RI karena Ketidakjelasan Perizinan

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) angkat suara soal protes Presiden Jokowi tentang 33 perusahaan asing yang tidak mau masuk Indonesia usai minggat dari China. Perusahaan China tersebut malah memilih Vietnam tempat mereka berlabuh.

Berdasarkan penelusuran BI, biaya dan tenaga kerja bukan masalah bagi investor asing. Namun, isu perizinan menjadi momok karena penuh ketidakjelasan dan tak bisa masuk feasibility plan.

"Jadi sebenarnya masalah biaya, tenaga kerja, dan sebagainya itu sesuatu yang bisa diukur jadi buat mereka gak masalah, mereka bisa masukkan di dalam perhitungan mereka, feasibility mereka. Tapi yang tak bisa diukur adalah perizinan, selesainya kapan, pembebasan lahan," ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti di Jakarta, Jumat (6/9).

Destry memberi solusi agar para investor diarahkan ke sektor brownfield alias membeli proyek eksisting untuk menghasilkan produksi. Destry mengklaim ada banyak proyek brownfield yang sudah jadi dan dapat ditawarkan.

Mengenai Current Account Deficit (CAD), Destry menilai situasi Indonesia masih wajar untuk negara berkembang. Posisi defisit terhadap PDB juga masih aman di level 3 persen, berbeda dari negara lain yang bisa mencapai 6 persen.

"Tinggal masalah defisit buat apa karena kalau konsumtif kan masalah karena habis begitu saja, tapi kalau produktif kan bisa mengenerate future income," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kecewa karena perusahaan asing lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang Indonesia. Dia mendapat laporan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China, justru berinvestasi ke negara-negara tetangga.

"23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9).

"Sekali lagi, 33 perusahaan di China yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, Malaysia," Jokowi mengulang.

Mantan Walikota Solo itu meyakini ada persoalan serius sehingga para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Jokowi menyebut perusahaan asing tersebut memilih Vietnam lantaran waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan perizinan hanya dua bulan.

"Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu (untuk sederhanakan)," kata Jokowi.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com