Bank Jerman rayu Luhut bantu BUMN ambil divestasi saham Freeport
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menerima kunjungan tim dari Deutsche Bank di kantornya, Selasa (19/9). Bank asal Jerman tersebut merayu Luhut untuk membantu pemerintah dalam proses divestasi saham PT Freeport.
"Deutsche Bank tadi yang datang yang berminat membantu untuk financing buat BUMN yang akan masuk" kata Luhut.
Namun, Luhut belum bisa mengungkapkan total saham yang bisa diambil oleh BUMN. Sementara untuk pemerintah daerah diperkirakan akan mendapat jatah sekitar 5 persen.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Siapa pemimpin De Javasche Bank di Cirebon? Dulu Dipimpin Seorang Warga Belanda Setelah diresmikan, bank ini menjalankan fungsinya sebagai pengedar uang, penjamin para pengusaha dengan emas sampai pendanaan bagi warga yang membutuhkan.Pemimpinnya adalah P.J. Janssens, seorang notaris berkebangsaan Belanda serta posisi komisaris dan wakil komisaris diisi oleh J.W. Peter dan P. van Waasdjik.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Kenapa Bank Danamon ikut berinvestasi? Sejalan dengan komitmen MUFG untuk inovasi dan kolaborasi, dana ini bertujuan untuk mendukung perkembangan startup di Indonesia melalui kolaborasi strategis dengan Danamon dan Adira Finance, meningkatkan akses pasar, dan mendorong inklusi keuangan.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
"Pemda kira-kira 5 persen," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Dalam perundingan tersebut, Freeport sepakat beri 51 persen sahamnya ke pemerintah.
Meski begitu, kesepakatan tersebut masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan. Selain itu, pemerintah juga belum memutuskan pihak mana yang akan mengambil saham Freeport.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan penawaran saham diprioritaskan pada pemerintah pusat, lalu ke pemerintah daerah. Apabila pusat tidak berminat, kemudian prioritas berikutnya ke BUMN, BUMD, dan terakhir swasta nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
"Divestasi siapa yang mau ambil? Terserah nanti pemerintah pusat memutuskan pengambilan saham ini, nanti dibicarakan terpisah, ini mekanismenya internal pemerintah," ujar Jonan.
Dia menambahkan, penawaran saham lewat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) baru akan dilakukan bila pemerintah pusat hingga BUMD tak berminat mengambil saham Freeport.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaLuhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaMasih soal ketahanan pangan, Luhut juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengamankan stok beras dari Kamboja.
Baca Selengkapnyapemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut turut mengungkapkan wajah baru Rempang usai masuknya investasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaHaris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani sidang tuntutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi Kemenkeu, Senin (26/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, terdapat sejumlah persiapan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan Wealth Management Centre (WMC) yang menggunakan skema family office.
Baca SelengkapnyaRencananya, Erick akan bertolak ke Singapura pada akhir pekan ini.
Baca Selengkapnya