BI ungkap penyebab inklusi keuangan Indonesia tumbuh lambat

Merdeka.com - Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Rahmi Artati, mengatakan inklusi keuangan hingga April 2018, telah mencapai 55 persen dari target pemerintah sebesar 75 persen pada 2019. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pencapaian inklusi keuangan masih lambat.

"Perkiraannya, karena kita tidak melakukan survei hanya melakukan perhitungan statistik. Kira-kira ada di angka 50 sampai 55. Untuk jelasnya, kita tunggu hasil survei World Bank pada pertengahan April ini," ujar Rahmi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/4).

Salah satu hal yang membuat perkembangan inklusi keuangan masih lambat adalah jarak tempat tinggal masyarakat di daerah dengan bank atau layanan jasa keuangan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan rekening awal dinilai masih cukup mahal.

"Sekarang itu merupakan salah satu masalah bagi masyarakat yang diremote area, yang di urban. Kenapa mereka susah memiliki akses karena mereka selalu bilang pertama jauh, kedua biayanya cukup mahal bagi mereka," jelasnya.

Rahmi mengatakan, untuk mengantisipasikan masalah tersebut pemerintah bersama perbankan telah membuat beberapa solusi. Di antaranya, membuka agen layanan keuangan digital (LKD) di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.

"Sekarang kita membuka agen bank salah satunya mengefisienkan biaya. Karena buka kantor bank kan mahal, jadi dengan adanya LKD mereka jadi agen sehingga mereka (masyarakat) bisa menabung atau menarik uang," jelasnya.

Rahmi menambahkan, pemerintah bersama Bank Indonesia beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya inklusi keuangan. "Pertama, edukasi masyarakat. Kedua, jangan sampai diedukasi tidak ada implementasi. Untuk itu, kita bukakan mereka aksesnya dan ketiga kita fasilitasi terkait biaya yang dikeluhkan," jelasnya.