Biayai proyek infrastruktur, PT PP tawarkan Surat Berharga Perpetual Rp 250 M

Merdeka.com - PT PP (Persero) Tbk atau PT PP menawarkan produk keuangan Surat Berharga Perpetual (SBP) melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp 250 miliar. Dana dari RDPT ini salah satunya untuk membiayai proyek infrastruktur. Dalam meluncurkan produk ini, perusahaan bekerja sama dengan PT Ciptadana Asset Management selaku penerbit RDPT.

Direktur Utama PT PP, Tumiyana mengatakan, jika dari sisi engineering, selama ini PT PP telah menjadi pionir dalam banyak hal di dalam dunia konstruksi Indonesia.

"Mulai dari sebagai kontraktor pembangunan high rise building pertama (Hotel Indonesia, 1962), jembatan cable-stayed antar Pulau (Jembatan Batam-Tonton, 1998), kemudian sebagai kontraktor pertama yang menerapkan ISO, juga sebagai kontraktor pertama yang menerapkan Green Construction sekaligus menjadi salah satu pendiri Green Council Building di Indonesia, sampai dengan menjadi pelopor dalam aplikasi Building Information Modelling (BIM)," ujar dia dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin (23/4).

Dia menjelaskan, RDPT berbasis SBP ini merupakan terobosan keuangan untuk menjawab tantangan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus sebagai produk keuangan alternatif bagi investor dana jangka panjang di Indonesia sehingga PT PP menjadi pionir BUMN pertama yang memperkenalkan instrumen SBP kepada dunia investasi keuangan di Indonesia.

Instrumen SBP merupakan instrumen keuangan dengan fitur di antaranya, tidak memiliki jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli.

Selain itu, skema SBP tidak mengakibatkan dilusi saham dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan.

Investor SBP tidak hanya akan mendapat pembayaran kupon secara rutin dengan imbal hasil yang atraktif, tetapi juga mendapatkan tambahan imbal hasil (step-up rate) setelah tahun ke-3 apabila PT PP tidak melaksanakan opsi beli.

Selain itu, SBP juga diperkaya dengan fitur dividend pusher yang menjadi jaminan pembayaran imbal hasil dari investasi ini.

Perseroan dikatakan juga telah memperoleh persetujuan dari Kementerian BUMN untuk menerbitkan instrumen SBP sebesar Rp 1 triliun. Di mana Proyek PLTU Meulaboh ditargetkan untuk mendapatkan pendanaan di tahap awal ini.

Melalui skema SBP secara bertahap dalam periode 4 tahun, PT PP menargetkan jumlah ekuitas yang dapat terpenuhi sebesar Rp 8 triliun.

"Ke depan, alokasi dana yang dihimpun dari penerbitan SBP tidak terbatas hanya pada proyek PLTU Meulaboh. Namun juga untuk pengembangan proyek infrastruktur yang dijalankan oleh Perseroan danentitas anak lainnya," tutupnya.