BKPM klaim 2 tahun Jokowi-JK hasilkan kemajuan pelayanan investasi
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan bahwa, dalam dua tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal kepada investor. Perbaikan layanan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.
"Kami terus lebih melayani investor baik asing maupun domestik secara lebih baik," ujar Thomas dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (20/10).
Menurut Thomas, beberapa perkembangan dari kemajuan yang dicapai selama dua tahun terakhir utamanya dari sisi pelayanan serta kemudahan bagi investor. "Presiden Jokowi selalu mengedepankan keterbukaan dan pentingnya kesadaran bahwa saat ini kita sedang dalam era persaingan sehingga kompetisi dengan negara-negara pesaing dalam menarik investasi harus dimenangkan," lanjut Tom.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
Program-program terobosan, lanjutnya, di antaranya masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Layanan investasi 3 jam yang diluncurkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan paket kebijakan ekonomi jilid II serta revisi daftar negatif investasi yang merupakan paket kebijakan ekonomi jilid X.
Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah dipercaya berkontribusi positif terhadap upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,1 persen di 2017.
Tom menambahkan bahwa hingga minggu kedua Oktober, layanan Izin Investasi 3 Jam telah digunakan oleh 130 perusahaan, menghasilkan total rencana nilai investasi Rp 291 triliun dan bertujuan untuk menyerap tenaga Kerja sebesar 77.424 orang. "Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melihat nilai strategis suatu proyek investasi yang ada," ungkap Tom.
Sementara itu, terkait program kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), terdapat 71 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas layanan KLIK dengan total nilai investasi Rp 70,54 triliun dengan luasan tanah mencapai 888,93 hektar yang berlokasi di 11 Kawasan Industri.
Sedangkan, layanan percepatan Jalur Hijau yang diberikan kepada investor-investor yang membutuhkan untuk mempercepat proses impor mesin atau bahan baku yang mereka butuhkan, saat ini telah digunakan oleh 66 perusahaan, dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp 179,9 triliun.
Dari data yang dimiliki oleh BKPM, realisasi investasi periode Januari-Juni 2016 naik 14,8 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Nilai investasi yang masuk pada periode tersebut mencapai Rp 298,1 triliun.
Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 195,5 triliun naik 12,3 persen dari periode yang sama 2015. Realisasi PMA itu berdasarkan asal negara lima besarnya yaitu Singapura sebesar USD 4,9 miliar, Jepang USD 2,9 miliar, Hong Kong USD 1,1 miliar, China USD 1 miliar dan Belanda USD 0,63 miliar.
Hingga kuartal ketiga 2016, angka realisasi investasi diperkirakan telah mencapai Rp 445,5 triliun atau sekitar 75 persen dari target tahun 2016. BKPM sendiri optimistis bahwa capaian target tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun dapat tercapai.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca SelengkapnyaKementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Baca SelengkapnyaNamun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mencapai angka 7 persen.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, Prabowo selaku presiden terpilih menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.
Baca SelengkapnyaTom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil bilang tahun politki tidak berdampak secara langsung/
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya