Bolehkah PNS Berbisnis? Cek Dulu Aturannya

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Jumlah wirausaha di Indonesai tercatat masih lebih rendah jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Di mana, jumlah wirausaha Indonesia sendiri baru sekitar 3,47 persen dari total penduduk per 2021.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia masih mengidamankan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di samping gaji yang pasti, menjadi PNS juga diyakini bisa menjamin masa depan karena adanya uang pensiun.

Namun demikian, menjadi PNS bukan berarti tak bisa menjadi pebisnis atau berwirausaha. Tapi, ada hal yang harus diperhatikan oleh PNS yang akan atau sedang berwirausaha. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar, kode etik, kode perilaku sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASNJ).

Orang lain juga bertanya?

Kemudian hal kedua yaitu PNS tidak boleh menyalahgunakan wewenang, melanggar ketentuan hari dan jam kerja, menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi sesuai ketentuan Disiplin PNS. Selanjutnya yang ketiga yaitu PNS tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan.

Keempat atau selanjutnya yaitu PNS harus melaporkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terakhir, atau kelima yaitu PNS tetap memprioritaskan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PNS dan memastikan bahwa kegiatan wirausaha yang dilakukan tidak mengganggu kinerja sebagai PNS.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto melanjutkan, kendati pemerintah mendukung PNS untuk berwirausa, seorang PNS tidak serta merta melupakan pekerjaan sehari-harinya.

"Jiwa kewirausahaan yang dimiliki saat masih aktif sebagai PNS, akan menjadi modal ketika memasuki masa purnabakti. Selain itu, jumlah PNS yang mencapai 4 juta jiwa, apabila aktif berwirausaha akan berkontribusi memajukan perekomonian negara,” tuturnya.

Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menyebutkan bahwa Pasal 45 angka 2, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, secara tegas mencabut PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta.

"PP Nomor 94 Tahun 2021 ini sesuai dengan Bapak Presiden, tujuannya untuk membentuk jiwa entrepreneurship, kreativitas, dan inovatif PNS,” terangnya.

"Untuk itu, pemerintah membuka bagi ASN untuk dapat berwirausaha, misalnya melalui usaha daring atau e-commerce serta melakukan kerja sama melalui bisnis franchise," tutupnya. (mdk/idr)