Bos BKPM: Utang tinggi tapi RI dapat laik investasi
Merdeka.com - Media sosial akhir-akhir ini tengah ramai membicarakan tentang utang pemerintah yang hingga Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun. Jumlah ini dinilai sangat tinggi dan menimbulkan anggapan negatif di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong hanya tertawa. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
"Kita diserang dituduh punya utang tinggi, saya justru senang. Terlihat betul konyolnya. Karena kita baru mendapat rating investment grade, tapi langsung dituduh punya utang besar. Jadi kelihatan sekali konyolnya," ujar Thomas di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (27/7).
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Bagaimana netizen menilai pengaruh utang terhadap harga? Di sisi lain, naiknya utang secara tak langsung membuat harga-harga naik. Hal ini seiring dengan kenaikan rasio pajak.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
Menurutnya, naiknya rating yang diberikan oleh Standard and Poor's menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan yang baik, sehingga aman bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia.
"Di saat yang kejam mengkritik kita memuji, malah ada yang bilang utang kita tinggi. Ini seperti orang baru menang dapat piala marathon, kita malah dikritik," imbuhnya.
Dengan demikian, Thomas meminta masyarakat bisa lebih kritis menilai suatu isu, salah satunya dengan memahami kegunaan dari utang pemerintah tersebut. Dia menjelaskan, utang tersebut hanya digunakan untuk belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.
Selain itu, dia menilai, pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga sudah baik. Sehingga masyarakat tidak perlu takut pemerintah tidak mampu membayar utang yang ada.
"Seluruh hidup saya di swasta di sektor keuangan, saya melihat fungsi pengelolaan utang pemerintah saat ini semakin bagus, canggih, dan modern," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaLuhut menyayangkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang baik.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya