Follow
Bos BPS akui belanja pemerintah berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi
Merdeka.com - Belanja pemerintah pada triwulan III-2017 tercatat hanya berkontribusi 0,27 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengakui, belanja pemerintah memang tidak terlalu menggembirakan. Sebab, banyak perencanaan di kementerian dan lembaga selalu digenjot di akhir tahun.
"Saya pikir kita harus mengikuti pesan presiden. Kalau kita membelanjakan APBN idealnya itu terdistribusi di sepanjang tahun. Tapi kita selalu numpuk di triwulan III dan triwulan IV," ujarnya di kantor BPS, Jakarta, Selasa (7/11).
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Kenapa Presiden Sukarno sering kekurangan uang? “Adakah seorang kepala negara lain yang melarat seperti aku hingga sering meminjam uang dari ajudan?' kata Sukarno.
Menurutnya, belanja pemerintah akan meningkat drastis di triwulan IV-2017. Untuk itu, dia meminta K/L membenahi perencanaan belanja, sehingga tidak menumpuk di triwulan akhir.
"Dari sisi perencanaan waktu musti dibenahi. Harusnya kita berusaha dari triwulan I hingga IV harus terdistribusi rata, sehingga konsumsi pemerintah lebih stabil," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Tren tabungan masyarakat tidak akan langsung turun pasca penerapan tarif PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Permasalahan anggaran juga akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran pada masa awal pemerintahan di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Penambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca Selengkapnya
Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca Selengkapnya
Defisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca Selengkapnya