Follow
BPH Migas Prediksi Konsumsi Solar dan Premium Subsidi Lampaui Kuota di 2019
Merdeka.com - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dan premium akan melebihi volume yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dikutip dari data BPH Migas, kuota solar subsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar 14,5 juta Kilo Liter (KL). Sedangkan realisasi konsumsi pada semester 1 2019 sudah mencapai 7,52 juta ton atau 51 persen. Sampai akhir 2019 konsumsi solar subsidi mencapai 15,3 juta KL.
Sedangkan kuota premium atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 11 juta KL, realisasi konsumsi sampai semester 1 2019 mencapai 5,87 juta KL atau 53 persen. Konsumsi Premium diprediksi mencapai 13,2 juta KL.
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa BPH Migas pantau penggunaan BBM subsidi? 'Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,'
-
Bagaimana BPH Migas mengawal penyaluran BBM subsidi sesuai Pancasila? 'Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,' pungkasnya.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa mengatakan, untuk menghindari konsumsi solar subsidi dan premium yang melebihi kuota, BPH Migas segera berkoordinasi dengan Pertamina, Himpunan Wiraswastawa Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Polri, untuk menjalankan rencana penjatahan atau pengkitiran penyaluran solar subsidi dan premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Karena jika tidak dilakukan akan terjadi over kuota BBM solar subsidi antara 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota APBN," tuturnya.
BPH Migas juga meminta Pertamina tetap menerapkan sistem informasi pada kran penyaluran BBM di SPBU (Nozzle), untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
"Program IT Nozzle Pertamina sudah sangat telat, karena saat ini baru sekitar 1.000 SPBU dari 5.518 SPBU yang direncanakan," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi.
Baca Selengkapnya
Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Erika menambahkan, konsumsi Pertalite 2023 sebenarnya lebih tinggi dari 2022.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca Selengkapnya
Satgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca Selengkapnya